JAKARTA — Untuk pertama kalinya dalam proses besar reformasi kepolisian, Komisi Percepatan Reformasi Polri mengundang seluruh masyarakat untuk terlibat langsung menyuarakan harapan, kritik, dan gagasan mereka.
Ketua Komisi, Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa reformasi Polri tidak boleh berjalan di ruang tertutup. “Kami mengundang masyarakat luas yang mau berpartisipasi dalam memberi masukan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa perubahan Polri tidak hanya berada di tangan para pejabat tinggi, melainkan juga ditopang suara rakyat yang setiap hari berhadapan dengan layanan kepolisian.
Untuk mempermudah partisipasi publik, komisi membuka dua jalur komunikasi:
📱 WhatsApp: 0813-1797-771
📧 Email: setkomisireformasipolri@setneg.go.id
Jimly berharap dalam satu bulan ke depan, ruang partisipatif ini bisa menjadi wadah curahan suara dari seluruh daerah.
“Kami berharap mendapat banyak masukan,” tegasnya.
Menurut Jimly, pembukaan kanal aspirasi ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta tim reformasi Polri untuk lebih terbuka.
“Polisi adalah milik rakyat, melayani, melindungi, mengayomi. Karena itu kita harus mendengar semua aspirasi,” ungkapnya.
Komisi ini berisi sepuluh tokoh dengan latar belakang pengalaman panjang di pemerintahan dan kepolisian, antara lain: Jimly Asshiddiqie, Ahmad Dofiri, Mahfud MD, Yusril Ihza Mahendra, Supratman Andi Agtas, Otto Hasibuan, Listyo Sigit Prabowo, Tito Karnavian, Idham Azis, Badrodin Haiti.
Mereka ditugaskan melakukan “bedah menyeluruh” terhadap kekuatan dan kelemahan institusi Polri sebelum merumuskan rekomendasi resmi kepada pemerintah.
Pembentukan komisi ini menandai momentum penting: reformasi Polri kini tidak hanya digagas oleh elite, tapi juga dibuka untuk rakyat biasa.
Lewat WhatsApp, email, dan keberanian untuk bersuara, publik punya kesempatan nyata ikut menentukan wajah Kepolisian Republik Indonesia di masa depan.(Beng).
Leave a comment