JAKARTA – Progres pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menunjukkan akselerasi signifikan. Per 15 April 2026, sebanyak 13.576 SPPG telah mengantongi SLHS setara 52,37 persen dari total 25.925 unit yang telah beroperasi.
Jika dilihat dari jumlah pengajuan, capaian bahkan menyentuh 81,39 persen dari 16.681 SPPG yang sudah mendaftar. Angka ini menjadi sinyal kuat bahwa percepatan mulai menemukan momentumnya.
Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Nanik Sudaryati Deyang, menyebut lonjakan ini sebagai lompatan besar dibanding kondisi awal.
“Saat saya mulai akhir September 2025, baru 39 SPPG yang memiliki SLHS. Sekarang sudah belasan ribu,” ujarnya di Jakarta, Kamis (16/4).
Meski demikian, pemerintah tidak ingin berhenti di angka tersebut. Target ambisius pun dipasang: seluruh SPPG sudah mendaftar pada Juni 2026, dan seluruhnya bersertifikat SLHS pada Agustus 2026.
Dorongan percepatan terus dilakukan melalui sinergi lintas kementerian, khususnya Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri, guna memastikan proses pengajuan hingga penerbitan sertifikat berjalan lebih cepat tanpa mengabaikan standar yang wajib dipenuhi.
Namun di balik percepatan, ada penegasan yang tak kalah penting: kepatuhan bukan pilihan.
Sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang belum menunjukkan komitmen administratif. SPPG yang tidak mendaftar SLHS terancam dihentikan sementara operasionalnya.
“Yang belum mendaftar, akan kami lakukan suspensi,” tegasnya.
Langkah ini menjadi penanda bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya soal distribusi pangan, tetapi juga soal standar, keamanan, dan tanggung jawab. Pemerintah tampaknya ingin memastikan, program besar ini tidak hanya cepat berjalan tetapi juga benar.
Leave a comment