BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa dana beasiswa bagi siswa SMA dan SMK swasta tetap dipersiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat Tahun 2026.
Dedi Mulyadi—yang akrab disapa KDM—menjelaskan, anggaran beasiswa tersebut akan masuk melalui mekanisme pergeseran APBD 2026. Hal ini dilakukan karena pemerintah provinsi masih menunggu data pasti jumlah siswa tidak mampu yang akan masuk ke kelas X SMA/SMK swasta pada tahun ajaran baru 2026/2027.
“Mulai belajarnya itu kan nanti bulan Juni–Juli. Jadi hari ini belum bisa mendapat update data jumlah siswa kelas 1 tidak mampu di sekolah swasta tahun ajaran 2026/2027,” tegas KDM di Gedung Sate, Selasa (3/2/2026).
Menurut KDM, kepastian data penerima menjadi dasar utama dalam penganggaran beasiswa agar bantuan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil di lapangan. Data tersebut baru akan terlihat setelah proses pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026/2027 selesai.
Ia memastikan, Pemprov Jawa Barat tidak menghapus ataupun mengabaikan beasiswa bagi siswa miskin di sekolah swasta, melainkan menyesuaikan tahapan penganggaran dengan kalender pendidikan.
“Anggarannya disiapkan, tapi harus berbasis data yang valid,” ujarnya.
Sebelumnya, Komisi V DPRD Jawa Barat menyoroti belum tercantumnya alokasi beasiswa bagi siswa miskin SMA dan SMK swasta dalam APBD 2026. DPRD pun meminta Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan pergeseran anggaran agar program tersebut tetap berjalan.
Total anggaran beasiswa siswa miskin SMA dan SMK swasta yang akan dialokasikan Pemprov Jawa Barat pada 2026 mencapai Rp218 miliar. Anggaran tersebut terdiri dari Rp150 miliar untuk beasiswa operasional sekolah swasta dan Rp68 miliar untuk beasiswa personal bagi siswa.
Dengan skema tersebut, Pemprov Jabar berharap tidak ada siswa kurang mampu yang terhambat mengakses pendidikan menengah hanya karena keterbatasan ekonomi.
Leave a comment