BANDUNG – Gedung Sate menjadi pusat perhatian nasional. Pemerintah pusat dan daerah sepakat tancap gas mempercepat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat. Dalam Rapat Koordinasi tingkat tinggi, Rabu (17/12/2025), satu fakta mencuri perhatian: potensi perputaran dana MBG di Jabar mencapai Rp54 triliun per tahun.
Rakor dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Kepala BPOM, Gubernur Jawa Barat, hingga para bupati dan wali kota. Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si turut hadir memperkuat barisan daerah.
Zulkifli Hasan menegaskan, MBG bukan sekadar bagi-bagi makanan gratis. Program ini disebutnya sebagai alat kendali inflasi sekaligus penggerak ekonomi rakyat.
“Bayangkan 82,9 juta penerima manfaat makan serentak. Kalau tidak dikelola, dampaknya besar. Kalau dikelola dengan benar, ekonomi rakyat bergerak luar biasa,” tegasnya.
Data Badan Gizi Nasional membuat publik terkejut. Hingga kini, MBG telah menjangkau lebih dari 50 juta penerima manfaat melalui 17.746 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jawa Barat berada di posisi teratas nasional dengan 4.144 SPPG atau 82 persen dari target 5.000.
Yang paling menggiurkan, Rp54 triliun per tahun diproyeksikan berputar di Jawa Barat. Sebanyak 70 persen dana itu dipastikan untuk belanja bahan pangan dari petani kecil, peternak rakyat, nelayan, dan UMKM lokal.
“Ini uang rakyat untuk menghidupkan produksi pangan rakyat,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana.
Tak hanya uang, 235 ribu lapangan kerja diperkirakan tercipta di Jawa Barat. Setiap SPPG menyerap rata-rata 47 tenaga kerja, menjadikan MBG sebagai salah satu program padat karya terbesar saat ini.
Dari sisi keamanan pangan, Pemda Jawa Barat juga mencatat capaian signifikan. Kasus keracunan yang sempat menembus 21 kasus pada September kini turun drastis menjadi satu kasus hingga pertengahan Desember. Percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) menjadi kunci.
Wamendagri Bima Arya mengingatkan, target besar harus dibarengi kualitas. Kepala daerah diminta memastikan PBG, SLHS, dan kesiapan SDM dipenuhi maksimal 14 hari sejak pengajuan.
Gubernur Jawa Barat menilai MBG sebagai peluang emas di tengah keterbatasan fiskal daerah. Ia mendorong agar dana puluhan triliun rupiah benar-benar dinikmati rakyat, bukan dikuasai pemodal besar.
Rapat di Gedung Sate ini menegaskan satu hal: MBG bukan sekadar program gizi, tapi mesin raksasa penggerak ekonomi Jawa Barat.(Bengpri).
Leave a comment