Bupati Kuningan Distribusikan KKS PKH dan BPNT, Ingatkan Warga Jangan Salahgunakan Bantuan

KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan menyalurkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada ribuan penerima manfaat di lima kecamatan. Launching distribusi dilakukan oleh Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., di Kantor Kecamatan Ciawigebang, Jumat (26/9/2025).

Penyaluran digelar serentak di Kecamatan Ciawigebang, Ciniru, Hantara, Jalaksana, dan Japara. Khusus di Ciawigebang, tercatat sekitar 1.100 penerima manfaat sehingga proses distribusi dibagi tiga sesi: pagi, siang, dan sore.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, Toto Toharudin, dalam laporannya mengingatkan agar bantuan digunakan sebagaimana mestinya. Ia mengungkap adanya kasus penyalahgunaan kartu bantuan oleh anggota keluarga penerima untuk judi online.

“Kalau dari ibu-ibunya kecil kemungkinan. Justru penyalahgunaannya terjadi di lingkaran keluarga dekat,” tegas Toto.

Selain itu, Toto memperkenalkan program Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi keluarga miskin ekstrem (Desil 1). Program berbasis boarding school ini ditanggung penuh pemerintah, mencakup kebutuhan makan, minum, hingga pakaian. “Di Kuningan, rintisannya sudah ada di SMPN 6,” jelasnya.

Kepala Cabang BNI Kuningan, Luki Perdana, menambahkan bahwa Kuningan mendapat tambahan alokasi penerima bantuan sebanyak 15.557 orang yang harus rampung sebelum 2 Oktober 2025.

“Tambahan alokasi ini setara Rp18 miliar dana bantuan yang akan berputar di Kuningan, di luar anggaran existing sekitar Rp50 miliar,” terangnya. Ke depan, distribusi bantuan juga akan terintegrasi dengan koperasi lokal untuk mendukung UMKM pangan daerah.

Dalam arahannya, Bupati Kuningan menegaskan bahwa bantuan pemerintah harus dimanfaatkan untuk kebutuhan pokok, bukan disalahgunakan.

“Saya sedih mendengar ada yang memakainya untuk judi online. Bantuan ini hadir dengan segala keterbatasan. Gunakan sebaik-baiknya, bahkan kalau bisa ditabung untuk usaha,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan data Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), di mana jumlah warga sangat miskin (Desil 1) di Kuningan tercatat 51.806 KK atau 156.605 jiwa, sedangkan kategori miskin (Desil 2) mencapai 44.600 KK atau 141.544 jiwa.

“Oleh karena itu, Pemkab bersama BNI mendistribusikan KKS kepada 15.557 penerima manfaat PKH dan BPNT se-Kabupaten Kuningan,” jelasnya.

Bupati menekankan bahwa bantuan bersifat sementara dan diharapkan bisa menjadi pijakan untuk kemandirian. “Syukur kalau bisa menyisihkan sebagian untuk modal usaha kecil agar bisa meningkatkan taraf hidup, sehingga bisa graduasi mandiri atau keluar dari kemiskinan,” pungkasnya.