BANDUNG — Persoalan utang triliunan rupiah mencuat ke ruang publik. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara terbuka mendorong percepatan penyelesaian kewajiban sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada Bank Jabar Banten (BJB) yang nilainya nyaris Rp3,7 triliun.
Langkah tegas ini dinilai krusial untuk menyelamatkan kinerja perbankan daerah sekaligus menjaga stabilitas iklim usaha dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.
Pernyataan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi dalam Round Table Discussion (RTD) yang digelar Nagara Institute bekerja sama dengan Akbar Faizal Uncensored (AFU) bertajuk “Jepitan Problem Investasi Danantara dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”, di PCC Ballroom Hotel Holiday Inn Bandung, Kamis (22/1/2026).
“Harapannya, BUMN-BUMN yang memiliki kewajiban terhadap BJB segera diselesaikan, karena itu menjadi beban yang membebani kegiatan usaha di Jawa Barat,” tegas Dedi usai acara.
Pria yang akrab disapa KDM ini menilai, utang yang belum terselesaikan berpotensi menekan ruang gerak Bank BJB dalam mendukung pembiayaan dunia usaha daerah. Oleh karena itu, ia mendorong adanya langkah konkret dan percepatan penyelesaian.
KDM mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama manajemen Bank BJB telah melakukan komunikasi intensif, termasuk mengirimkan surat resmi kepada Direktur Utama Danantara. Upaya tersebut, kata dia, telah mendapat respons positif.
Lebih jauh, Dedi menjelaskan bahwa konsep Danantara yang mencatatkan seluruh aset pemerintah memiliki nilai strategis dalam mendukung pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun, ia menekankan pentingnya tata kelola yang kuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan.
Sejalan dengan itu, Pemprov Jawa Barat bersiap melakukan konsolidasi besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam waktu dekat, pemerintah daerah akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menggabungkan seluruh BUMD Jawa Barat—kecuali Bank BJB—ke dalam satu entitas.
“Ke depan hanya ada dua, satu BJB dan satu lagi BUMD yang digabungkan. Tidak berantakan seperti sekarang,” ujar KDM.
Menurutnya, langkah ini penting untuk memperbaiki tata kelola BUMD yang selama ini dinilai belum optimal. Pasalnya, BUMD Jawa Barat memiliki total aset hampir Rp4 triliun yang berpotensi besar jika dikelola secara profesional dan terintegrasi.
Sementara itu, Akbar Faizal menuturkan bahwa RTD edisi ketiga di Bandung ini merupakan bagian dari komitmen Nagara Institute–AFU untuk memediasi gagasan publik dan para ahli dalam merespons isu-isu strategis nasional dan daerah.
Hasil dari rangkaian diskusi ini rencananya akan dibukukan dan diserahkan langsung kepada Presiden RI serta pihak Danantara, sebagai tawaran ide dan rekomendasi kebijakan.
Kegiatan ini menjadi bagian dari roadshow diskusi strategis di 10 kota besar di Indonesia, yang menghadirkan tokoh nasional, pengamat kebijakan, hingga akademisi guna mencari solusi atas tantangan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Leave a comment