KUNINGAN – Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menutup aktivitas galian C di Desa Cileuleuy, Kabupaten Kuningan, karena dinilai tidak memiliki izin (ilegal). Menyikapi kebijakan tersebut, Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si turun langsung ke lokasi untuk berdialog dengan warga dan para pekerja yang terdampak, Rabu (4/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Dian menegaskan bahwa lokasi galian telah disegel langsung oleh Pemprov Jawa Barat, sehingga untuk sementara tidak diperbolehkan ada aktivitas penambangan.
“Karena ini sudah disegel oleh provinsi, berarti tidak boleh ada aktivitas. Saya datang untuk menyampaikan informasi yang jelas dan sekaligus mendengarkan aspirasi warga,” ujar Bupati Dian di hadapan masyarakat.
Bupati mengungkapkan, dirinya langsung berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat begitu menerima kabar penutupan. Mengingat aktivitas galian telah menjadi sumber penghidupan warga selama puluhan tahun, Gubernur menginstruksikan agar dilakukan pendataan menyeluruh terhadap lahan dan tenaga kerja yang terdampak.
“Begitu tahu ada penutupan, saya langsung telepon Pak Gubernur. Karena masyarakat kita sudah puluhan tahun bekerja di sini. Arahan beliau, seluruhnya harus didata, baik luas lahan maupun siapa saja pekerjanya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati Dian menyampaikan bahwa Pemprov Jabar membuka opsi alih profesi bagi para pekerja galian. Selama masa transisi, pemerintah provinsi bahkan menyiapkan upah pengganti selama satu hingga dua tahun.
“Solusi dari Pak Gubernur, masyarakat akan diarahkan alih profesi. Selama masa transisi akan ada upah pengganti satu sampai dua tahun, dengan tugas memelihara lahan dan melakukan penghijauan,” ungkapnya.
Bupati Dian menegaskan bahwa penutupan ini dilakukan demi kepatuhan terhadap aturan lingkungan, namun pemerintah daerah tetap memprioritaskan keberlangsungan hidup masyarakat.
“Kita harus patuh aturan lingkungan, tapi saya juga memikirkan nasib masyarakat. Insyaallah Pemkab akan bergerak. Hasil pertemuan ini akan saya sampaikan ke provinsi agar ada kepastian,” tegasnya.
Ia juga meminta masyarakat bersabar dan tidak melakukan aktivitas penambangan selama proses koordinasi dan penetapan kebijakan lanjutan berlangsung.
Dalam dialog terbuka tersebut, sejumlah perwakilan warga menyampaikan kekhawatiran akan kehilangan mata pencaharian. Mereka mengaku telah bekerja puluhan tahun di lokasi tersebut dan tidak memiliki alternatif pekerjaan lain.
Warga berharap pemerintah dapat memberikan kepastian dan solusi konkret agar penutupan galian tidak berdampak pada meningkatnya angka pengangguran di Desa Cileuleuy.
Sementara itu, Camat Cigugur Yono Rahmansyah, S.STP melaporkan bahwa pendataan awal telah dilakukan. Hingga saat ini, tercatat sekitar 150 warga terdampak, terdiri dari penambang, sopir truk pengangkut material, hingga ibu-ibu pemecah batu (méprek).
Pendataan lanjutan akan terus dilakukan untuk melengkapi data sebagai bahan pengajuan program dan koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Kuningan didampingi oleh unsur perangkat daerah, di antaranya Sekda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Diskatan, Bappeda, serta dinas terkait lainnya yang akan mengawal proses pendataan, koordinasi, dan tindak lanjut kebijakan.
Leave a comment