KUNINGAN – Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si memfasilitasi pertemuan antara Direksi PAM Tirta Kamuning Kuningan dan Pemerintah Desa Cikalahang sebagai upaya mencari jalan keluar atas persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Bupati, Kompleks Pendopo Kuningan, Selasa (27/1/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk meredakan ketegangan sekaligus membuka ruang dialog yang lebih konstruktif antara para pihak. Bupati Dian secara langsung mendengarkan aspirasi masyarakat Desa Cikalahang yang disampaikan perwakilan pemerintah desa, Umar Ali Syahabi.
Umar menyampaikan bahwa aspirasi yang dibawa merupakan kehendak warga sebagai masyarakat penyangga Gunung Ciremai dan tetap berpijak pada kesepakatan awal yang telah tertuang dalam Berita Acara Sosialisasi.
“Apa yang kami inginkan hanya sesuai dengan kesepakatan awal, termasuk pipanisasi untuk masyarakat dan hal-hal lain yang telah dibicarakan sejak awal, tanpa mengubah apa pun,” ujar Umar.
Ia menambahkan, Pemdes Cikalahang hanya menginginkan kepastian hukum agar kesepakatan yang telah dibuat tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Menurutnya, seluruh poin perlu dituangkan secara rinci dalam nota kesepahaman (MoU).
“Kami ingin ada MoU yang jelas dan dibahas pasal demi pasal agar semua pihak memiliki kepastian hukum. Selama ini komunikasi terasa sulit dan sempat memicu situasi yang memanas,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Kuningan meminta kedua belah pihak menurunkan ego dan lebih fokus pada penyelesaian masalah. Sebagai Kuasa Pemilik Modal PAM Tirta Kamuning Kuningan sekaligus Ketua Kunci Bersama yang menjaga hubungan antar daerah, termasuk dengan Kabupaten Cirebon dan Indramayu, Bupati Dian menegaskan komitmennya untuk menengahi persoalan secara humanis.
“Dengan duduk bersama, solusi pasti ada. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan, apalagi PDAM juga sedang menjalankan apa yang menjadi tuntutan masyarakat,” ujar Dian.
Bupati juga meminta Direktur Utama PAM Tirta Kamuning Kuningan, Ukas Suharfaputra, untuk segera menindaklanjuti hasil pertemuan dengan menggelar pertemuan formal bersama Pemdes Cikalahang dan pihak terkait lainnya.
Langkah mediasi tersebut disambut positif oleh Pemdes Cikalahang. Umar menyampaikan apresiasi atas peran aktif Bupati Kuningan yang dinilai mampu membuka ruang dialog yang selama ini diharapkan masyarakat.
“Ini yang kami tunggu dari dulu, duduk bersama dan membicarakan solusi secara bersama-sama,” ucapnya.
Sementara itu, Kuwu Desa Cikalahang, Kabupaten Cirebon, Kusnan, saat dihubungi terpisah, menyatakan dukungannya terhadap langkah mediasi yang dilakukan Bupati Kuningan. Ia berharap segera ada tindak lanjut berupa penyusunan MoU yang berpijak pada Berita Acara Sosialisasi.
“Kami berharap semua pihak segera duduk bersama untuk menyusun MoU yang jelas, dengan pendampingan tim hukum dari UNTAG Cirebon,” kata Kusnan.
Kusnan menegaskan bahwa pihak desa tidak bersikap antipati terhadap PDAM. Ia meyakini keberadaan PDAM dan program TKAS dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat selama dilandasi pengikatan hukum yang adil dan transparan.
“Kami tidak anti PDAM. Kami percaya program ini bermanfaat, tetapi harus ada pengikat hukum yang legal dan jelas,” tegasnya.
Terkait pemanfaatan air secara ilegal, Kusnan berharap Taman Nasional Gunung Ciremai dapat melakukan penertiban. Ia menegaskan bahwa desa tidak mentolerir aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat.
“Kami tidak mentolerir kegiatan ilegal yang merugikan masyarakat Desa Cikalahang,” pungkasnya.
Leave a comment