BANDUNG – Kepemimpinan Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si. menunjukkan hasil nyata. Dalam kurun waktu satu tahun sejak memimpin Pemerintah Kabupaten Kuningan, ia berhasil mengembalikan opini laporan keuangan daerah dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Prestasi tersebut ditandai dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan di Bandung, Kamis (25/6/2026).
Capaian ini menjadi tonggak penting bagi Kabupaten Kuningan. Pasalnya, pada tahun sebelumnya daerah yang berjuluk Kota Kuda tersebut masih memperoleh opini WDP. Melalui serangkaian pembenahan tata kelola keuangan, penguatan sistem pengendalian internal, serta tindak lanjut berbagai rekomendasi BPK, opini tersebut berhasil ditingkatkan menjadi WTP.
Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan meraih kembali opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah yang berkomitmen melakukan perubahan dan perbaikan.
“Alhamdulillah, Kabupaten Kuningan kembali meraih opini WTP. Ini merupakan buah dari kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas seluruh aparatur pemerintah daerah serta dukungan DPRD dan masyarakat,” ujar Dian.
Sejak awal masa kepemimpinannya, Dian menjadikan pembenahan tata kelola pemerintahan sebagai salah satu prioritas utama. Evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan daerah dilakukan agar seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan berjalan sesuai ketentuan.
Langkah tersebut terbukti efektif. Dalam waktu relatif singkat, Pemerintah Kabupaten Kuningan mampu memperbaiki berbagai catatan yang sebelumnya menjadi perhatian BPK hingga akhirnya memperoleh opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah.
Plh. Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, Firman Nurcahyadi, mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam menyajikan laporan keuangan yang memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, opini WTP menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu menyusun laporan keuangan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan didukung sistem pengendalian intern yang memadai.
Bagi Dian Rachmat Yanuar, raihan WTP bukanlah tujuan akhir. Ia menegaskan penghargaan tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“WTP bukan sekadar prestasi administratif, tetapi harus menjadi fondasi untuk membangun pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Keberhasilan mengembalikan opini WTP dalam setahun kepemimpinannya menjadi sinyal positif bahwa agenda reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang dijalankan Bupati Dian mulai menunjukkan hasil.
Capaian tersebut sekaligus memperkuat optimisme terhadap upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Kuningan.
Leave a comment