BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan pesan tegas kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat.
Ia meminta MUI tidak sekadar menjadi simbol keagamaan, tetapi aktif memberi nasihat dan mengingatkan pemerintah agar setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kemaslahatan rakyat.
“Nasihatnya agar pemerintah berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak boleh melanggar sumpah jabatan para pemimpin,” kata Dedi Mulyadi usai menyaksikan pelantikan Pengurus MUI Jabar Masa Khidmat 2025–2030 di Bale Pakuan, Kota Bandung, Selasa (27/1/2026).
Menurut Dedi, peran ulama sangat strategis sebagai penjaga moral kekuasaan. Ia menilai, tanpa pengingat dan nasihat yang kuat, pemerintah rawan tergelincir pada kebijakan yang menjauh dari kepentingan masyarakat luas.
Tak hanya soal kebijakan, Dedi juga mendorong MUI Jabar agar hadir memberikan solusi konkret atas berbagai persoalan keumatan, termasuk isu-isu keagamaan dan lingkungan yang kini kian kompleks di tengah masyarakat.
Pelantikan pengurus baru MUI Jabar pun diharapkan menjadi momentum penguatan peran tersebut.
Ketua Umum MUI Jawa Barat Masa Khidmat 2025–2030, Aang Abdullah Zein, menyatakan kesiapan MUI untuk menjalankan peran keumatan secara optimal dengan fondasi kerja yang kuat dan berkelanjutan.
“Harapan kami MUI Jabar mampu berpijak, ditopang dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja sinergitas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas,” ujar Aang.
Ia menegaskan, kepengurusan MUI Jabar ke depan tidak akan terjebak pada program kerja yang bersifat muluk-muluk.
Fokus utama diarahkan pada kerja nyata yang membumi, sejalan dengan karakter dan keistimewaan Jawa Barat yang harus berlandaskan nilai iman dan takwa.
Dengan pesan keras dari Gubernur dan komitmen pengurus baru, MUI Jabar diharapkan benar-benar tampil sebagai penyeimbang kekuasaan sekaligus penjaga nilai moral di Tanah Pasundan.
Leave a comment