Wakil Rakyat Tanpa Suara: Ketika Anggota Dewan Membisu di Antara Gunung dan Keluarga

Duamata.id – Warung kopi Mang Ujang sore itu lebih ramai dari biasanya. Topiknya bukan harga gula, bukan juga soal bola. Tapi soal sidak di kaki Gunung Ciremai.

“Gara-gara sidak itu, tambang ilegal ditutup total,” kata Mang Ujang sambil menuang kopi hitam ke gelas beling yang bibirnya sudah rompal sedikit.

Yang dimaksud tentu sidak sang gubernur, Dedi Mulyadi, yang beberapa hari lalu turun langsung melihat luka-luka tanah di lereng gunung. Bekas kupasan seperti pipi yang dicakar.

“Katanya demi lingkungan,” timpal Asep, sopir angkot yang hafal setiap tikungan desa itu.

“Lha memang rusak,” sahut Bu Eni, pemilik warung.

Tapi tak semua wajah di warung itu setenang Bu Eni. Ada yang gelisah. Ada yang kehilangan upah harian.

Sore tadi, rombongan pelaku usaha dan pekerja tambang baru saja menghadap bupati. Mereka datang rapi, sebagian masih menyisakan debu di sepatu. Di depan pendopo, mereka bilang dengan bahasa yang terdengar lebih halus dari biasanya:

“Kami ini cuma mengupas tanah, Pak. Bukan menambang. Dan itu di lahan milik pribadi.”

Kalimat “mengupas tanah” mendadak jadi istilah paling populer se-kecamatan.

Tawa kecil pecah, lalu cepat reda.

Bupati, kata kabar yang beredar, tetap pada arahan gubernur. Tambang ilegal tetap ditutup. Tapi ada solusi: para pekerja yang terdampak akan digaji untuk menanam pohon, menghutankan kembali lereng yang terlanjur botak.

“Jadi yang kemarin mengupas, besok menanam,” gumam Mang Ujang. “Tanahnya digunduli dulu, baru dibayar buat menghijaukan lagi. Hidup ini memang putar balik.”

Yang memimpin rombongan sore tadi bukan orang sembarangan. Ia tokoh masyarakat di situ. Orangnya disegani. Dan, ini yang membuat obrolan makin panas. ia adalah ayah dari anggota DPRD dari dapil sana.

Anaknya muda, wajahnya sering terpampang di baliho kalau musim kampanye.

“Tapi kok suaranya belum kedengaran?” tanya Bu Eni pelan.

Warung mendadak hening. Seolah-olah suara sendok yang mengaduk kopi pun takut terdengar terlalu keras.

“Harusnya kan jelas,” lanjut Asep. “Kalau dia dukung langkah gubernur, bilang. Kalau dia dukung bapaknya dan para pelaku usaha, bilang juga. Kita ini rakyatnya, bukan penonton sinetron.”

Mang Ujang mengangguk. “Iya. DPRD itu kan tugasnya bersuara. Bukan bersuara waktu kampanye saja., apalagi suaranya lumayan besar dari sana”

“Jangan-jangan,” bisik seorang pemuda di pojok, “suaranya sedang dikupas juga. Tinggal tanahnya saja.”

“Harusnya dampingi warga yang menghadap bupati wakili aspirai, kaya anggota dewan yang lain yang dampingi warga saat bupati kunjungi warga yang atapnya bocor” Celoteh bu Eni.

“Oh, anggota dewan yang dampingi bupati bersama ibunya yang kades situ khan, kalau atap bocor mah bantuan dari desa sama anggota dewannya mestinya bisa, khan gaji sama tunjangannya besar, ga mesti bupati tinjau kesana” Senyum Asep.

“Sudah..sudah, ngobrolnya kembali bahas galian yang tadi” Celetuk Mang Ujang.

Di luar, angin dari lereng Ciremai turun membawa hawa dingin. Gunung itu berdiri seperti biasa, tak ikut rapat, tak ikut sidak, tak ikut menghadap bupati. Ia hanya menyimpan air dan tanahnya sendiri.

“Wakil rakyat lain yang asli sini juga sama,” kata Bu Eni lagi. “Kami ingin dengar sikapnya. Supaya jelas. Biar kami tahu, mereka berdiri di mana. Di lereng yang gundul atau di hutan yang ingin tumbuh lagi.”

Seorang pelanggan menyalakan rokok. Asapnya mengepul tipis.

“Mungkin mereka lagi rapat,” katanya.

“Rapat apa?”

“Rapat suara. Mencari nada yang tidak bikin keluarga tersinggung dan tidak bikin rakyat marah.”

Kopi tinggal ampas. Matahari turun pelan di balik Gunung Ciremai. Tambang-tambang itu kini sepi. Tapi di warung kopi Mang Ujang, satu hal masih terus bekerja: pertanyaan.

Ke mana suara sang anak?

Dan kalau suara itu tak pernah keluar, apakah ia masih pantas disebut wakil rakyat, atau hanya gema dari halaman rumahnya sendiri?

Hanya cerpen by Mang Duta