BANDUNG – Tingkat kepuasan masyarakat Jawa Barat terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam kurun hampir satu tahun terakhir tergolong sangat tinggi. Hal itu terungkap dalam survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada 30 Januari hingga 8 Februari 2026.
Pendiri dan Peneliti Indikator, Prof. Burhanudin Muhtadi, menyebutkan tingkat kepuasan terhadap KDM sapaan akrab Dedi Mulyadi, mencapai 95,5 persen. Angka tersebut dinilai stabil bahkan cenderung meningkat dibanding temuan pada Mei tahun lalu.
Survei melibatkan 800 responden yang tersebar di desa-desa pada 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.
“Ini menandakan bahwa gebrakan-gebrakan di awal masa jabatan Dedi Mulyadi pasca pelantikan tidak hanya mendapat antusias yang sangat tinggi dari warga Jawa Barat, tapi evaluasi atas pelaksanaannya juga mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi selama hampir satu tahun masa jabatannya,” ujarnya di El Hotel Bandung, Senin (16/2/2026).
Hanya sebagian kecil kelompok warga yang tingkat kepuasannya di bawah 90 persen, itupun tidak kurang dari 80 persen di tiap segmen demografi dan wilayah.
Salah satu program yang mendapat apresiasi tinggi adalah penghapusan denda dan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan tersebut disebut memberikan insentif bagi sekitar sepertiga warga Jawa Barat serta menambah 1,4 juta wajib pajak baru.
Sosialisasi masif, termasuk penjelasan peruntukan dana pajak kendaraan sebagai bentuk transparansi, turut memperkuat kepercayaan publik.
Program lain yang dinilai memuaskan antara lain larangan sekolah mengadakan study tour, penerapan jam malam bagi siswa, serta kebijakan mengirim siswa bermasalah ke barak militer untuk pembinaan.
Di bidang infrastruktur, masyarakat juga memberikan penilaian positif terhadap pembangunan dan perbaikan ratusan kilometer jalan, penyediaan penerangan jalan umum, serta program listrik gratis.
Sementara pada sektor lingkungan, langkah normalisasi sungai dan penutupan tambang ilegal juga dinilai memberi dampak nyata.
Dalam situasi kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak signifikan pada kapasitas fiskal daerah, Dedi Mulyadi disebut berhasil melakukan realokasi dan efisiensi belanja ke program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Jawa Barat bahkan dinobatkan sebagai provinsi terbaik dalam penerapan Standar Pelayanan Minimum tahun 2025.
“Menurut catatan BPS, dalam situasi yang sangat tertekan akibat dampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat tersebut, Jawa Barat menunjukkan performa perekonomian yang lebih baik dibanding rata-rata nasional di tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,8 di atas nasional,” jelas Burhanudin.
Kesimpulan lain dari survei menunjukkan persepsi warga Jawa Barat terhadap kondisi ekonomi daerah cenderung lebih positif dibanding persepsi warga secara nasional.
Menanggapi hasil tersebut, Firman Manan, Pengamat Politik Unpad, menilai tingginya kepuasan publik terjadi karena masyarakat merasakan langsung manfaat kebijakan, terutama pada sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan peningkatan pendapatan daerah.
Sementara Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Djayadi Hanan, mendorong KDM dan wakil gubernur untuk menjaga ritme serta substansi kinerja agar tingkat kepuasan masyarakat tetap terjaga di masa mendatang.
Leave a comment