JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan agar pemerintah tidak gegabah dalam memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada tokoh tertentu. Ia menekankan bahwa prosesnya harus melalui kajian yang matang dan objektif, agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
“Pemberian gelar pahlawan tentu harus melalui proses yang baik dan cermat. Karena ini menyangkut sejarah bangsa dan keteladanan bagi generasi mendatang, maka rekam jejak tokoh dari masa lalu sampai sekarang perlu dicermati secara menyeluruh,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menilai, pemerintah harus berhati-hati dan transparan dalam menentukan siapa yang layak menyandang gelar kehormatan tertinggi negara tersebut.
“Hal seperti ini harus dikaji dengan baik, jangan tergesa-gesa. Kita perlu memastikan apakah memang sudah waktunya dan sudah perlu diberikan. Prosesnya harus transparan, terbuka, dan adil,” tegas Puan.
Lebih lanjut, Puan menyebut bahwa DPR RI menghormati mekanisme Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang berada di bawah pemerintah. Namun, ia mengingatkan agar setiap proses pengusulan dan penetapan nama pahlawan harus mengutamakan nilai persatuan dan penghormatan terhadap sejarah nasional.
“Gelar pahlawan adalah simbol kehormatan tertinggi negara, jadi harus diberikan kepada mereka yang benar-benar layak tanpa menimbulkan perpecahan,” ujarnya.
Puan juga menilai perdebatan publik soal tokoh yang diusulkan menjadi pahlawan merupakan hal positif karena menunjukkan tingginya kepedulian masyarakat terhadap sejarah bangsa.
“Perdebatan itu menunjukkan kepedulian rakyat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Tapi mari kita melihatnya dengan kepala dingin dan semangat persatuan,” tutupnya.
Sumber : https://www.dpr.go.id/
Leave a comment