DEPOK – Kursi kebijakan pendidikan nasional kembali dipanaskan. Pemerintah pusat mengirim pesan tegas kepada daerah, pendidikan tak boleh jalan sendiri-sendiri.
Hal itu mengemuka dalam Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Pendidikan Dasar dan Menengah 2026 yang digelar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Depok, Jawa Barat, Senin (9/2/2026).
Kegiatan yang mempertemukan kepala daerah, kepala dinas, kepala sekolah hingga guru se-Indonesia ini dibuka langsung Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.
Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa sekolah ke depan harus berperan lebih dari sekadar tempat belajar.
“Kepala dinas dan kepala sekolah harus menjadi orkestrator pembangunan SDM unggul. Sekolah bukan hanya mencetak nilai akademik, tapi membentuk manusia Indonesia yang sehat fisik, mental, dan sosial, serta siap menghadapi disrupsi digital dan perubahan iklim,” tegas Pratikno.
Menurutnya, pembangunan pendidikan merupakan bagian tak terpisahkan dari agenda besar Presiden Republik Indonesia dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul dan tangguh. Karena itu, kolaborasi pusat dan daerah dinilai menjadi kunci keberhasilan.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti memaparkan sederet program prioritas yang akan terus dipercepat pada 2026.
Mulai dari revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, hingga penerapan Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan Wajib Belajar 13 Tahun.
“Apa yang sudah berjalan sepanjang 2025 akan terus kami tingkatkan. Dampaknya mulai dirasakan masyarakat, terutama pada perbaikan sarana dan prasarana pendidikan,” ujar Abdul Mu’ti.
Ia juga menekankan pentingnya peran mitra, baik nasional maupun internasional, dalam mendukung agenda besar pendidikan nasional.
Menurutnya, sinergi lintas sektor tidak bisa ditawar jika ingin percepatan benar-benar terasa hingga ke daerah.
Konsolnas Dikdasmen 2026 menyoroti sembilan isu strategis pendidikan, di antaranya pemerataan akses pendidikan, tata kelola guru, penguatan karakter, digitalisasi pembelajaran, pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial, hingga kedaulatan bahasa Indonesia dan revitalisasi bahasa daerah.
Kegiatan yang berlangsung hingga 11 Februari 2026 ini juga diisi pameran pendidikan, sidang komisi, serta berbagi praktik baik dari berbagai daerah.
Pemerintah berharap, forum ini menjadi titik temu antara kebijakan pusat dan realitas di lapangan.
Melalui Konsolnas ini, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya untuk memastikan kebijakan pendidikan tidak berhenti di meja rapat, tetapi benar-benar berdampak nyata di sekolah-sekolah seluruh Indonesia.
Leave a comment