Pengawasan yang Katanya Ada dan Reses di Meja Kopi

Duamata id – Warung Ujang sore itu kehabisan air, bukan kehabisan kopi. Galon kosong berjajar kayak antrian janji kampanye.

Pak Darto membuka obrolan, suaranya datar tapi tajam.
“Di undang-undang katanya DPRD itu punya tiga fungsi: legislasi, anggaran, sama pengawasan.”

Pak Asep langsung nyamber,
“Yang jalan kelihatannya cuma anggaran.”

Ujang nyengir, ngelap gelas.
“Pengawasannya mungkin lagi cuti panjang.”

Bu Imas duduk sambil kipas-kipas pakai kertas undangan Musyawarah Desa.
“Ini loh,” katanya,
“tiap tahun kita musyawarah. Dusun ada, desa ada, kecamatan ada. Anggota dewan putra daerah juga datang.”

Pak Darto mengangguk.
“Iya, putra daerah. Rumahnya nggak jauh dari sini.”

Pak Asep menatap galon kosong.
“Harusnya kalau air mati, yang pertama ribut ya dia.”

Bu Imas nyengir pahit.
“Tapi aneh ya, warga teriak soal air bertahun-tahun, kok wakilnya senyap.”

Ujang nyeletuk,
“Mungkin air mati di dapil, tapi mikrofon hidupnya di tempat lain.”
Mereka ketawa, tapi cepat reda.
Pak Darto melanjutkan,
“Fungsi pengawasan itu bukan nunggu viral. Bukan nunggu media ribut. Bukan nunggu DPRD ‘berencana’ memanggil.”

Pak Asep mengangguk keras.
“Pengawasan itu kerja harian. Datang ke warga, dengar keluhan, catat, desak, kawal.”

Bu Imas menimpali,
“Bukan datang musyawarah cuma buat bilang ‘siap ditindaklanjuti’.”

Ujang meletakkan gelas.
“Kalau anggota dewan putra daerah aja nggak bersuara waktu warganya susah air, terus gunanya dapil apa?”
Sunyi.

Radio kecil masih nyala, berita yang sama: DPRD akan memanggil PDAM.
Pak Darto tertawa pendek.
“Lucu ya. Masalah ini bukan baru kemarin. Tapi pengawasan kayak baru lahir kemarin sore.”

Pak Asep berdiri.
“Kalau wakil rakyat baru bicara setelah ada rapat, itu bukan pengawasan.”

Bu Imas menambahkan,
“Itu keterlambatan.”

Pak Asep nyengir.
“Berarti fungsi pengawasan baru aktif.”

Ujang taruh kopi di meja.
“Ngomong-ngomong soal fungsi,” katanya santai,
“buat apa sih anggota DPRD tiap tahun reses?”

Pak Darto menegakkan badan.
“Katanya buat menyerap aspirasi rakyat di dapil.”

Pak Asep ketawa hambar.
“Katanya.”

Bu Imas mengipas pakai kertas proposal lama.
“Waktu reses, kita sudah ngomong soal air mati, pipa bocor, tagihan naik. Lengkap. Dari dusun sampai desa.”

Ujang menimpali,
“Yang datang siapa? Anggota dewan putra daerah.”

Pak Darto mengangguk.
“Duduk paling depan. Pegang mic. Janji ditampung.”

Pak Asep menatap galon kosong.
“Ditampung di mana ya? Soalnya di rumah gue air nggak pernah balik.”

Sunyi sebentar.
Bu Imas berkata pelan tapi menusuk,
“Kalau aspirasi warga nggak pernah sampai ke rapat dewan, buat apa reses?”

Ujang nyengir tipis.
“Jangan-jangan reses itu cuma wisata dapil.”

Pak Darto menambahkan,
“Atau formalitas biar laporan kegiatan lengkap.”

Pak Asep menyela,
“Kalau reses cuma foto, baliho, sama makan nasi kotak, itu bukan serap aspirasi.”

Bu Imas mengangguk keras.
“Itu serap anggaran.”
Mereka tertawa pahit.

Pak Darto melanjutkan,
“Fungsi pengawasan DPRD itu jelas: memastikan pelayanan publik jalan. Termasuk air.”

Ujang menyahut,
“Dan yang paling bertanggung jawab ya anggota dewan dapil itu. Putra daerah pula.”

Pak Asep mendengus.
“Kalau warga bertahun-tahun krisis air tapi wakilnya baru ribut setelah isu naik ke media…”

Bu Imas memotong,
“Berarti reses gagal.”

Pak Darto berdiri sambil mengambil galon kosong.
“Kalau reses dan musyawarah cuma jadi ritual, ya jangan heran rakyat makin sinis.”

Di Warung Ujang, kopi masih bisa diaduk.
Tapi aspirasi?
Masih menunggu, entah di reses ke berapa
baru benar-benar diserap.

Mereka menghabiskan kopi. Air tetap belum mengalir.
Tapi satu hal jelas di warung itu, yang macet bukan cuma pipa, tapi juga fungsi pengawasan, terutama dari mereka yang katanya paling dekat dengan daerahnya sendiri.

Hanya Cerpen by Mang Duta