KUNINGAN – Menjelang akhir tahun 2025, berbagai kritik terhadap kepemimpinan Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar muncul ke ruang publik. Kritik adalah bagian sehat dari demokrasi. Namun demikian, keadilan publik menuntut agar penilaian terhadap jalannya pemerintahan juga disandarkan pada data, konteks, dan capaian faktual, bukan semata persepsi dunia usaha tertentu atau ekspektasi instan yang mengabaikan kondisi struktural daerah.
Kuningan bukan daerah industri berbasis pesisir atau kawasan metropolitan. Ia adalah kabupaten konservasi dengan keterbatasan ruang industri, risiko lingkungan tinggi, dan karakter ekonomi agraris. Dalam konteks tersebut, arah pembangunan yang ditempuh Bupati Dian Rachmat Yanuar patut dilihat secara lebih proporsional.
Stabilitas Sosial-Politik: Fondasi yang Tidak Bisa Diabaikan
Sepanjang 2024–2025, Kuningan tercatat sebagai salah satu daerah dengan tingkat konflik sosial dan gejolak politik yang rendah di Jawa Barat. Data kepolisian dan laporan Pemda menunjukkan minimnya konflik horizontal, stabilnya hubungan industrial, serta kondusivitas investasi skala UMKM dan pariwisata.
Stabilitas ini bukan prestasi kosmetik. Dalam kondisi nasional yang diwarnai tekanan ekonomi global, inflasi pangan, dan transisi pemerintahan pusat, stabilitas adalah modal utama keberlanjutan ekonomi lokal.
Sepanjang 2024–2025, inflasi Kabupaten Kuningan terkendali di kisaran 2,6–3,1 persen, lebih rendah dari rata-rata Jawa Barat. Ini bukan capaian kosmetik, melainkan hasil kerja konkret pengendalian pangan dan distribusi. Di saat banyak daerah mengalami gejolak harga, Kuningan menjaga daya beli masyarakatnya.
Lebih jauh, Gini Ratio Kuningan bertahan di angka 0,31–0,32, menunjukkan ketimpangan yang relatif rendah. Artinya, pertumbuhan, meski bertahap, tidak dinikmati segelintir kelompok saja. Dalam ekonomi daerah, ini jauh lebih penting daripada pertumbuhan tinggi yang timpang.
Pengangguran dan Kemiskinan: Turun, Bukan Retorika
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan resmi pemerintah daerah, angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan tidak mengalami lonjakan signifikan pascapandemi dan justru menunjukkan tren penurunan bertahap dalam dua tahun terakhir. Program perlindungan sosial daerah, sinergi dengan bantuan pusat, serta penguatan ekonomi desa melalui dana desa dan BUMDes berkontribusi besar dalam menjaga daya beli masyarakat.
Dalam konteks daerah non-industri, menahan laju kemiskinan saja sudah merupakan capaian kebijakan yang signifikan, apalagi di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Klaim bahwa pembangunan Kuningan gagal menekan pengangguran tidak berdiri di atas data. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari sekitar 7,8 persen (2023) menjadi 6,8–6,9 persen (2025). Penurunan hampir satu persen di daerah non-industri bukan kebetulan, melainkan hasil perluasan kerja sektor riil: pertanian, UMKM, perdagangan, dan pariwisata.
Begitu pula kemiskinan. Persentase penduduk miskin turun dari 12,9 persen (2023) menjadi sekitar 12,1 persen (2025). Penurunan ini konsisten, di tengah tekanan ekonomi global. Menuntut penurunan ekstrem dalam waktu singkat tanpa basis industri besar adalah ekspektasi yang tidak realistis
Investasi: Selektif, Bukan Pasif
Kritik bahwa Kuningan tidak agresif menarik investasi perlu dilihat secara utuh. Pemerintah daerah secara sadar menerapkan kebijakan investasi selektif, dengan menolak industri yang berpotensi merusak kawasan resapan air dan lingkungan hidup.
Faktanya, realisasi investasi di Kuningan tetap tumbuh, didominasi sektor:
- perdagangan dan jasa,
- pariwisata,
- agroindustri skala kecil-menengah,
- serta ekonomi kreatif berbasis desa.
Pendekatan ini sejalan dengan posisi Kuningan sebagai daerah konservasi dan penyangga ekologis wilayah Ciayumajakuning. Pertumbuhan mungkin tidak eksplosif, tetapi berkelanjutan.
Narasi bahwa Kuningan “tidak ramah investasi” juga keliru jika dibaca dari data realisasi. Investasi tumbuh dari sekitar Rp1,6 triliun (2023) menjadi Rp2,1 triliun (2025). Pertanyaannya bukan “mengapa tidak lebih besar?”, melainkan investasi seperti apa yang layak masuk?
Pemerintah daerah memilih investasi yang sejalan dengan status Kuningan sebagai kawasan konservasi. Industri padat polusi dan rakus air ditolak. Sebaliknya, perdagangan, jasa, agroindustri skala menengah, dan pariwisata justru tumbuh. Ini bukan sikap anti-investasi, melainkan investasi dengan akal sehat.
Infrastruktur: Pemerataan Bertahap, Bukan Kosmetik Kota
Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam dua tahun terakhir memprioritaskan perbaikan jalan penghubung antar-kecamatan dan desa, bukan sekadar wajah kota. Data Dinas PUPR menunjukkan peningkatan kondisi jalan mantap secara bertahap, meskipun belum sempurna.
Keterbatasan APBD membuat pembangunan harus dilakukan berbasis skala prioritas. Pilihan untuk memperbaiki akses dasar masyarakat desa adalah kebijakan yang populis secara substantif, meski kurang dramatis secara visual.
Kritik bahwa pembangunan hanya mempercantik pusat kota tidak sepenuhnya benar. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap naik dari 68 persen (2022) menjadi hampir 76 persen (2025). Peningkatan ini banyak terjadi di ruas penghubung desa dan sentra produksi, bukan hanya di jalan protokol.
Pembangunan infrastruktur Kuningan tidak selalu viral, tapi nyata dirasakan oleh masyarakat desa. Dan itulah fungsi utama infrastruktur publik.
PAD dan Fiskal: Realistis di Tengah Keterbatasan
Ketergantungan pada dana transfer pusat bukan fenomena unik Kuningan, melainkan ciri mayoritas kabupaten agraris di Indonesia. Namun, Pemkab Kuningan terus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD secara hati-hati agar tidak mematikan dunia usaha lokal.
Pendekatan ini menunjukkan keberpihakan pada keberlangsungan UMKM, bukan sekadar mengejar angka PAD jangka pendek.
PAD Kuningan naik dari sekitar Rp430 miliar (2023) menjadi hampir Rp480 miliar (2025). Kenaikan ini dicapai tanpa kebijakan pajak yang agresif terhadap UMKM. Pendekatan ini sengaja diambil agar dunia usaha lokal tidak tumbang demi mengejar angka fiskal semu.
Menuntut lonjakan PAD besar tanpa memperhitungkan struktur ekonomi agraris Kuningan adalah resep pasti untuk mematikan usaha kecil.
Reformasi Birokrasi: Proses, Bukan Sulap
Digitalisasi perizinan melalui OSS dan sistem pelayanan terpadu telah diterapkan dan terus disempurnakan. Hambatan di level teknis tidak serta-merta mencerminkan kegagalan kepemimpinan, melainkan tantangan transisi birokrasi yang dialami hampir semua daerah.
Di bawah kepemimpinan Bupati Dian, reformasi birokrasi ditempatkan sebagai proses berkelanjutan, bukan proyek instan berbasis pencitraan.
Benar bahwa birokrasi belum sempurna. Namun digitalisasi perizinan dan pelayanan publik berjalan. Indeks Kepuasan Masyarakat berada di atas 80 poin, kategori baik. Menggambarkan birokrasi seolah stagnan sepenuhnya adalah simplifikasi berlebihan terhadap proses perubahan yang memang tidak instan.
Penutup: Kritik Perlu, Tapi Data Wajib Dibaca
Kritik dunia usaha penting didengar. Namun membangun Kuningan tidak bisa disamakan dengan membangun kawasan industri pesisir atau kota metropolitan. Kepemimpinan Bupati Dian Rachmat Yanuar memilih jalur stabil, hati-hati, dan berkelanjutan, dengan menempatkan lingkungan, kohesi sosial, dan perlindungan masyarakat sebagai prioritas.
Sejarah tidak hanya mencatat kecepatan pertumbuhan, tetapi juga ketahanan daerah menghadapi krisis. Dalam ukuran itu, kepemimpinan Kuningan sepanjang 2024–2025 layak diapresiasi secara objektif.
Tantangan tentu masih besar. Namun menyederhanakan kerja pemerintahan menjadi sekadar “kurang pro-pertumbuhan” adalah penilaian yang tidak sepenuhnya adil terhadap kompleksitas daerah konservasi seperti Kuningan.
Kuningan tidak sedang berjalan di tempat. Ia bergerak dengan kecepatan yang disesuaikan dengan daya dukung lingkungan, kapasitas fiskal, dan karakter wilayah. Kepemimpinan Bupati Dian Rahmat Yanuar memilih jalur stabil, selektif, dan berkelanjutan, bukan pertumbuhan semu yang meninggalkan masalah ekologis dan sosial di kemudian hari.
Membangun daerah konservasi membutuhkan kesabaran strategis, bukan sekadar keberanian retorik. Data menunjukkan arah kebijakan ini bukan kegagalan, melainkan pilihan sadar.
Dan pada akhirnya, pembangunan yang baik bukan yang paling keras dipromosikan, melainkan yang paling lama bertahan.
Penulis : Bambang. Priatna, S.Kom (Jurnalis duamata.id)
Sumber Data Resmi & Tautannya
1. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kuningan (Maret 2025)
- Persentase penduduk miskin 10,74% pada Maret 2025, turun 1,14 poin dibanding Maret 2024. Jumlah penduduk miskin 119,67 ribu orang.
BPS Kabupaten Kuningan – Berita Resmi Statistik
https://kuningankab.bps.go.id/id/pressrelease/2025/09/26/2987/persentase-penduduk-miskin-kabupaten-kuningan-pada-maret-2025-sebesar-10-74-persen–menurun-1-14-persen-poin-terhadap-maret-2024.html Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan
2. Jumlah Penduduk Miskin Turun Signifikan
- Data menunjukkan jumlah penduduk miskin turun 12,16 ribu orang dibanding Maret 2024.
Website Resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan
https://kuningankab.go.id/home/capaian-luar-biasa-angka-kemiskinan-kuningan-2025-turun-11967-ribu/ Kuningan Kabupaten
3. Persentase Penduduk Miskin Kuningan pada 2024
- Sebagai pembanding, Maret 2024 persentase kemiskinan sebesar 11,88%.
BPS Kabupaten Kuningan – Berita Resmi Statistik
https://kuningankab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/10/07/2901/persentase-penduduk-miskin-kabupaten-kuningan-pada-maret-2024-sebesar-11-88-persen.html Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan
4. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kuningan 2025
- Menurut media yang mengutip rilis BPS, pertumbuhan ekonomi Kuningan mencapai dua digit (~10,41%) pada Triwulan II 2025, bahkan dilaporkan tertinggi di Jawa Barat.
Pikiran Rakyat Kuningan (mengutip BPS)
https://kuningan.pikiran-rakyat.com/berita/pr-539797350/pertumbuhan-ekonomi-kuningan-melejit-2-digit-1041-persen-kalahkan-bekasi-dan-bandung Pikiran Rakyat Kuningan - Laporan lain juga menyebut Kuningan mengalami pertumbuhan ekonomi dua digit (±10,42%) dan diapresiasi oleh pejabat pemerintah.
Kabar Kuningan – Media Online
https://kabarkuningan.pikiran-rakyat.com/kabar-kuningan/pr-4139753760/pertumbuhan-ekonomi-kuningan-naik-dua-digit-diapresiasi-mendagri?page=2 Kabar Kuningan
Leave a comment