Duamata.id – Pemerintah Kabupaten Kuningan patut memperoleh apresiasi karena berhasil menutup Tahun Anggaran 2025 dengan menyelesaikan beban utang tunda bayar yang merupakan warisan periode pemerintahan sebelumnya.
Di tengah tekanan fiskal yang belum sepenuhnya pulih, langkah ini bukan perkara sederhana. Ia mencerminkan keberanian mengambil keputusan tidak populer demi menormalkan tata kelola keuangan daerah serta memulihkan kepercayaan publik.
Namun, upaya tersebut justru tereduksi oleh munculnya pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Kuningan yang mengangkat isu “gagal bayar” ke ruang publik dengan nada yang, menurut saya, kontradiktif dan berpotensi menyesatkan.
Pernyataan ini patut disesalkan, bukan semata karena substansinya, melainkan karena posisi strategis Ketua DPRD dalam sistem pengelolaan keuangan daerah itu sendiri.
Dalam sistem pemerintahan daerah, DPRD bukanlah penonton. Ia adalah bagian integral dari pengambilan keputusan fiskal.
APBD, APBD Perubahan, hingga skema pembiayaan daerah, termasuk pinjaman daerah yang kini dipersoalkan merupakan produk keputusan bersama antara eksekutif dan legislatif.
Ketua DPRD, sebagai pimpinan lembaga, memegang peran sentral dalam proses pembahasan, persetujuan, dan pengesahan kebijakan anggaran tersebut.
Menjadi tidak elok ketika Ketua DPRD kemudian mengambil posisi seolah-olah berada di luar tanggung jawab kolektif atas kebijakan yang telah disahkan bersama.
Sikap semacam ini berpotensi menciptakan ilusi seakan-akan DPRD hanya berfungsi sebagai pengawas pasif, bukan sebagai lembaga yang secara konstitusional turut menentukan arah kebijakan fiskal daerah.
Lebih jauh, jika pernyataan tersebut diklaim sebagai sikap pribadi, publik justru berhak mempertanyakan batas antara “sikap pribadi” dan “jabatan publik”.
Ketua DPRD bukan hanya individu, tetapi representasi lembaga dan sekaligus pimpinan partai politik yang memiliki fraksi serta alat kelengkapan dewan.
Dalam posisi tersebut, hampir mustahil memisahkan pernyataan personal dari tanggung jawab struktural dan politis yang melekat pada jabatan.
Di sisi lain, penjelasan Kepala BPKAD Kabupaten Kuningan memberikan gambaran yang lebih terang.
Skema pinjaman daerah jangka menengah untuk penyelesaian tunda bayar disebut telah melalui mekanisme formal, dibahas bersama DPRD, serta disetujui dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Artinya, kebijakan tersebut telah diverifikasi dan dilegitimasi secara kelembagaan oleh DPRD sendiri.
Dengan fakta tersebut, menjadi tidak rasional apabila Ketua DPRD kemudian membangun narasi seolah-olah pinjaman daerah dan skema pembiayaan berada di luar tanggung jawab kelembagaan DPRD.
Narasi seperti ini justru berisiko mengaburkan fakta, melemahkan prinsip akuntabilitas, dan menurunkan kualitas diskursus publik.
Persoalan gagal bayar sejatinya bukan ruang untuk saling melempar tanggung jawab. Ia adalah persoalan struktural yang harus dipikul bersama oleh eksekutif dan legislatif.
Ketika kebijakan berhasil, klaim keberhasilan biasanya dibagi bersama. Maka ketika muncul risiko dan konsekuensi, tanggung jawab pun semestinya dipikul secara kolektif.
Publik tidak membutuhkan drama politik atau manuver narasi yang mengaburkan peran masing-masing lembaga. Yang dibutuhkan adalah kejujuran politik:
keberanian mengakui bahwa setiap kebijakan anggaran adalah hasil keputusan bersama, dengan segala konsekuensi yang menyertainya.
Tanpa kejujuran itu, kepercayaan rakyat terhadap lembaga perwakilan akan terus tergerus.
Opini ini bukan untuk membela atau menyerang individu tertentu, melainkan untuk menegaskan satu prinsip dasar demokrasi lokal: kekuasaan selalu datang bersama tanggung jawab.
Dan tanggung jawab tidak boleh dilepaskan hanya karena tekanan opini publik atau dinamika politik sesaat.
Opini dari Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Kuningan, Asep S Sonjaya Suparman
Leave a comment