BANDUNG – Penghargaan Social Worker Indonesia Teladan Berprestasi yang diraih Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si bukanlah seremoni tanpa makna.
Di balik anugerah nasional tersebut, tersaji deretan capaian konkret yang menandai perubahan nyata pembangunan sosial di Kabupaten Kuningan.
Penghargaan itu diserahkan dalam rangkaian Konferensi Nasional dan Anugerah Social Worker Teladan Berprestasi Indonesia (KONASWI), Sabtu (17/1/2026), di Kampus Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung.
Penghargaan diberikan oleh Social Worker Indonesia dalam Pengembangan Masyarakat (SWIPAM) bekerja sama dengan Yayasan Pengembangan Pendidikan Sosial Indonesia (YAPSI).
Ketua Dewan Pengurus SWIPAM, Prof. Dr. Jusman Iskandar, MS, menegaskan bahwa penetapan penerima anugerah dilakukan melalui penelitian dan pengkajian mendalam hampir selama satu tahun.
Bupati Kuningan dinilai berhasil mengintegrasikan kebijakan ekonomi dengan intervensi sosial yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam 10 bulan terakhir, implementasi kebijakan sosial di Kabupaten Kuningan menunjukkan hasil signifikan. Pertumbuhan ekonomi mencapai 10,41 persen pada Kuartal II 2025, tertinggi di Pulau Jawa.
Angka kemiskinan turun 1,14 poin, setara dengan 12.160 warga keluar dari garis kemiskinan, sementara tingkat pengangguran menurun menjadi 7,59 persen dengan penyerapan 10.450 tenaga kerja baru.
Di sektor ketahanan pangan, Kabupaten Kuningan mencatat surplus beras sebesar 120.244 ton sepanjang 2025.
Pada saat yang sama, jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berhasil ditekan hingga 50 persen.
Bupati Dian menyebut capaian tersebut tidak lepas dari perubahan paradigma kebijakan sosial, salah satunya melalui Program Gema Sadulur (Gerakan Bersama Ngariksa Dhuafa, Lanjut Usia, dan Pengangguran).
Program ini mendorong pergeseran dari bantuan sosial yang bersifat karitatif menuju pemberdayaan yang bermartabat dan berkelanjutan.
“Pembangunan daerah tidak cukup diukur dari kemegahan fisik atau pertumbuhan ekonomi semata. Pembangunan sejati adalah ketika kebijakan publik mampu memuliakan martabat manusia,” ujar Bupati Dian dalam orasi ilmiahnya.
Ia menegaskan, melalui Gema Sadulur, negara hadir bukan sekadar menyalurkan bantuan, tetapi membangun jejaring kepedulian antara pemerintah, lembaga kesejahteraan sosial, relawan, dan masyarakat.
Kelompok rentan, fakir miskin, lansia, penyandang disabilitas, hingga penganggur, dipandang sebagai subjek pembangunan, bukan beban sosial.
Secara akademis, kebijakan pembangunan sosial di Kabupaten Kuningan dinilai sejalan dengan Social Development Theory yang dikemukakan James Midgley, yakni integrasi kebijakan ekonomi dengan intervensi sosial sebagai satu kesatuan pembangunan.
“Kesejahteraan sosial adalah hak warga negara, bukan hadiah dari negara,” tegasnya.
Penghargaan nasional ini sekaligus menegaskan bahwa pembangunan berbasis empati dan data bukan sekadar idealisme.
Di Kabupaten Kuningan, pendekatan tersebut telah menjelma menjadi angka, dampak, dan perubahan nyata bagi masyarakat.(Bengpri).
Leave a comment