KUNINGAN – Kabupaten Kuningan kembali tersenyum di panggung penghargaan. Predikat Informatif diraih, piagam diterima, foto dipajang, dan rilis berita disebar dengan rapi.
Transparansi diklaim, akuntabilitas dielu-elukan. Namun ketika publik turun ke lapangan paling dasar, bukan sawah atau hutan, melainkan website kecamatan yang ditemukan justru jejak purbakala digital.
Di sinilah ironi itu bermula, hampir setengah website kecamatan dari 32 kecamatan di Kabupaten Kuningan tampak lebih layak disebut museum daring.
Informasi terakhir diperbarui tiga tahun lalu, lima tahun lalu, bahkan ada yang berhenti bernapas sejak 2017. Beberapa contoh diantaranya dapat kita lihat bersama : https://kec-cibeureum.kuningankab.go.id/, https://kec-cidahu.kuningankab.go.id/, https://kec-cilebak.kuningankab.go.id/, https://kec-hantara.kuningankab.go.id/, https://kec-kalimanggis.kuningankab.go.id/, dan beberapa alamat url kecamatan yang lainnya.
Informatif, sebuah gelar yang seharusnya tidak hanya hidup di level kabupaten, tetapi mengalir hingga ke kecamatan, bahkan desa.
Ironinya semakin lengkap karena Bupati Kuningan tidak pernah diam soal ini. Bahkan pada akhir November 2025, dalam apel pagi, Bupati secara terbuka menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah di ruang digital.
Ia mengingatkan bahwa website dan media sosial bukan ajang pamer, melainkan media pelayanan informasi. Pesannya jelas, lugas, dan berulang, pemerintah harus hadir di ruang digital. Informatif, menarik, dan sesuai kebutuhan publik.
Monev sudah dilakukan. Arahan sudah diberikan. Namun hasilnya, di banyak website kecamatan, informasi masih berhenti pada nama bupati lama, gubernur lama, camat lama, agenda lama, bahkan struktur organisasi yang orang-orangnya sudah pindah entah ke mana.
Publik pun akhirnya bertanya dalam hati, yang informatif itu kabupatennya, atau sekadar laporan penilaiannya? Di sinilah satirnya, kita sibuk berbicara keterbukaan informasi, tapi lupa membuka folder update. Kita bangga dengan nilai 90, tapi membiarkan halaman web kecamatan membeku di angka 0 aktivitas.
Kita rajin mengutip Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tapi lupa bahwa keterbukaan juga berarti kehadiran rutin, bukan sekadar eksistensi formal.
Website yang tidak diperbarui bukan sekadar soal teknis. Ia mencerminkan cara pandang. Bahwa informasi masih dianggap beban, bukan kewajiban.
Bahwa ruang digital masih dilihat sebagai pelengkap, bukan bagian dari pelayanan publik. Padahal di era hari ini, warga sering lebih dulu membuka Google ketimbang membuka pintu kantor
Di laporan, semuanya terlihat rapi. Namun di layar, tepatnya layar website kecamatan yang tersaji justru sebuah bentuk perlawanan sunyi. Perlawanan terhadap waktu. Perlawanan terhadap akal sehat. Dan, lebih ironis lagi, perlawanan terhadap pesan Bupati sendiri.
Bayangkan, Bupati berkali-kali mengingatkan pentingnya kehadiran pemerintah di ruang digital. Pesannya terang, tidak multitafsir, hadir, informatif, dan relevan.
Namun di sejumlah kecamatan, pesan itu tampaknya diperlakukan sebagai hiasan pidato, bukan perintah kerja.
Jika Bupati berkata kehadiran digital bukan pamer, maka diamnya website kecamatan adalah pamer ketidakpedulian.
Jika Bupati meminta informatif, maka tidak update selama lima tahun adalah deklarasi sikap, kami memilih tidak mendengar.
Jika predikat Informatif ingin benar-benar bermakna, maka ia harus turun dari panggung penghargaan ke layar-layar kecil milik warga. Dari kabupaten ke kecamatan. Dari slogan ke praktik. Dari seremoni ke konsistensi.
Karena transparansi yang sejati bukan soal seberapa sering kita difoto menerima penghargaan, melainkan seberapa rutin kita memperbarui informasi untuk rakyat, bahkan ketika tidak ada penilai yang sedang memantau.
Dan mungkin, suatu hari nanti, ketika warga membuka website kecamatannya dan menemukan informasi terbaru hari ini, bukan tahun 2017, saat itulah predikat Informatif benar-benar layak dirayakan.
Terakhir, sejujurnya Penulis juga sudah merasa bosan mengkritisi hal ini, karena terkadang kritik-kritik seperti ini hanya ditindaklanjuti sampai hal-hal seremoni seperti rapat koordinasi, bimtek-bimtek, diskusi-diskusi, dll.
Kritik-kritik seperti ini bukan ditindaklanjuti untuk sebuah perbaikan permasalahan yang dikritisi, hanya sekedar dijadikan sebuah ide membuat kegiatan-kegiatan.
Salam (Bengpri).
Leave a comment