KUNINGAN – Persoalan tata kelola air di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) menjadi fokus pembahasan dalam rapat koordinasi yang digelar di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (27/1/2025).
Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) bersama Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, sepakat untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara kolaboratif lintas kewenangan.
Bupati Dian menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai persoalan di lapangan, khususnya terkait pemanfaatan air yang dinilai masih banyak berlangsung secara ilegal.
“Alhamdulillah hari ini kami melaksanakan rapat koordinasi dengan Pak Gubernur yang dipimpin langsung oleh beliau di Gedung Pakuan. Intinya membahas persoalan tata kelola air yang saat ini memang sedang menjadi perhatian publik,” ujar Bupati Dian, didampingi Sekda, Kadis Lingkungan Hidup, Kadis PUTR, Kepala Bappeda, Direktur PAM Tirta Kamuning, serta Kepala Balai TNGC.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Kuningan menyampaikan sejumlah persoalan mendasar, mulai dari pemanfaatan air yang belum berizin, persoalan debit air, hingga dampak sosial yang dirasakan masyarakat sekitar kawasan.
“Terdapat persoalan legal dan ilegal dalam pemanfaatan air, juga persoalan debit air. Kami juga menjelaskan perhatian pemerintah daerah dan PDAM terhadap masyarakat sekitar kawasan,” kata Bupati Dian.
Ia menegaskan bahwa keterbatasan kewenangan pemerintah daerah membuat Pemkab Kuningan tidak dapat melakukan penertiban secara maksimal tanpa dukungan pemerintah pusat dan provinsi.
Oleh karena itu, arahan langsung dari Gubernur Jawa Barat dinilai sangat krusial.
“Pak Gubernur secara lugas menyampaikan kepada Balai TNGC dan kementerian terkait agar persoalan ini segera diselesaikan. Jangan sampai aturan dilanggar, keluhan masyarakat meluas, dan berdampak pada kerusakan hutan,” tegasnya.
Sejumlah arahan Gubernur Jawa Barat yang disampaikan dalam rapat tersebut antara lain: prioritas penggunaan air untuk kebutuhan dasar masyarakat dan sektor pertanian, penanaman kembali pada areal kosong, evaluasi dan penertiban pipa-pipa ilegal, penghentian komersialisasi yang merusak alam, larangan pengambilan air menggunakan mesin, kesesuaian antara izin dan realisasi di lapangan, serta perbaikan akses jalan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Bupati Dian berharap, melalui sinergi antara Pemkab Kuningan, Pemprov Jabar, TNGC, dan kementerian terkait, persoalan tata kelola air yang telah berlangsung puluhan tahun dapat segera diselesaikan.
“Mudah-mudahan dengan arahan Pak Gubernur, persoalan ini bisa segera terurai dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur PAM Tirta Kamuning Kuningan, Dr. Ukas Suharfaputra, menambahkan bahwa Gubernur Jawa Barat mengarahkan penertiban dan penataan tata kelola air dilakukan secara kolaboratif lintas pihak.
“Persoalan utamanya adalah kekurangan debit air di masyarakat karena distribusi pemanfaatannya tidak sesuai koridor 50:30:20. Penyebabnya adalah banyaknya sambungan ilegal yang belum ditertibkan,” ungkap Ukas.
Ia menyebutkan, dari sekitar 58 pemanfaat air di kawasan TNGC, hampir 90 persen belum memiliki izin resmi.
“Kami dan Pemda siap mendukung Balai TNGC untuk melakukan penertiban. Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon juga telah menyatakan keinginan untuk segera berkoordinasi agar pemanfaatan air mereka masuk dalam skema perizinan resmi,” pungkasnya.(Bengpri).
Leave a comment