Desa Mana yang Belum Disapa?, Catatan Jelang Setahun Kepemimpinan Dian–Tuti

Duamata.id – Kabupaten Kuningan memiliki wilayah yang tidak kecil, 32 kecamatan, 15 kelurahan, dan 361 desa. Angka ini kerap muncul dalam dokumen perencanaan, pidato resmi, hingga berita-berita di laman kuningankab.go.id.

Namun, menjelang hampir satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar–Tuti Andriani, muncul pertanyaan, apakah seluruh wilayah itu sudah benar-benar tersapa?

Menjelang hampir satu tahun kepemimpinan Dian–Tuti, satu pertanyaan sederhana warga di desa-desa yang jarang masuk berita:

“Iraha ka dieu, Bupatina?”

Bukan karena benci. Justru karena rindu.

Setiap hari, publik disuguhi agenda Bupati Kuningan yang tampak padat dan heroik, kunjungan kerja, peresmian, tasyakuran, panen raya, penanganan viral, hingga foto berdiri di tengah kerumunan dengan senyum khas “hadir untuk rakyat”.

Jika hanya membaca berita resmi Pemkab, seolah seluruh desa sudah disentuh tangan kekuasaan.

Padahal faktanya, belum semua desa dan kelurahan pernah dikunjungi. Bahkan, ada desa yang namanya nyaris tak pernah muncul kecuali saat musim pilkada.

Yang sering terjadi justru pola klasik : desa yang mengundang, didatangi. Desa yang viral, ditangani. Desa yang strategis secara politik, disambangi. Desa yang sudah sering, dikunjungi lagi (dan lagi).

Sementara desa-desa lain? Menjadi penonton setia dari kejauhan, melihat Bupatinya lewat layar ponsel, bukan lewat jalan kampung.

Ironisnya, hingga kini belum terdengar adanya tim teknis pemetaan kunjungan dari Bupati, desa mana yang sudah dikunjungi, desa mana yang belum, dan desa mana yang sudah “kebagian jatah” berkali-kali.

Kalau boleh sedikit satir:
Bupati tampaknya lebih sering mengikuti algoritma undangan dan viral, ketimbang algoritma pemerataan.

Tentu, menjadi Bupati bukan pekerjaan ringan. Jabatan ini penuh tekanan, penuh agenda, dan penuh ekspektasi.

Tapi jangan lupa, jabatan Bupati juga jabatan politis. Jika suatu hari nanti ingin kembali mengetuk pintu rakyat untuk periode berikutnya, ingatan rakyat akan bekerja sangat sederhana:
“Dulu waktu menjabat, anjeunna kantos ka dieu teu?”

Rakyat desa tidak selalu menuntut bantuan besar. Kadang mereka hanya ingin didatangi, didengar, dan diingat sebagai titik di peta, bukan titik buta.

Mungkin sudah waktunya Bupati Kuningan tidak hanya rajin hadir di berita, tapi juga adil hadir di wilayah.

Karena pemimpin yang baik bukan yang paling sering tampil, melainkan yang paling merata menyapa.

Dalam berbagai pemberitaan resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan, aktivitas Bupati tampak padat hampir setiap hari. Kunjungan kerja ke desa-desa, peresmian program, penanganan persoalan yang viral, hingga agenda seremonial terus menghiasi ruang publik.

Dari sudut pandang pemberitaan, seolah tidak ada satu hari pun tanpa kehadiran kepala daerah di tengah masyarakat. Namun realitas di lapangan tidak selalu seindah narasi.

Hingga hari ini, belum semua desa dan kelurahan di Kuningan pernah dikunjungi langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati. Bahkan, terdapat desa-desa yang nyaris tidak pernah tersentuh, sementara desa lain justru menerima kunjungan berulang kali.

Pola kunjungan yang terlihat lebih banyak dipicu oleh undangan resmi, agenda seremoni, atau dorongan isu viral, bukan oleh peta pemerataan wilayah.

Hal ini memunculkan kesan bahwa kunjungan kepala daerah masih bersifat reaktif, bukan terencana secara teknokratis.

Padahal, dengan jumlah desa yang jelas dan terdata, seharusnya Pemerintah Kabupaten Kuningan, khususnya kepala daerah, memiliki tim teknis pemetaan kunjungan.

Desa mana yang sudah dikunjungi, desa mana yang belum, serta desa mana yang membutuhkan perhatian khusus semestinya menjadi dasar penjadwalan kerja lapangan Bupati, bukan sekadar respons terhadap momentum.

Kunjungan pemimpin daerah bukan semata soal simbol atau dokumentasi. Bagi masyarakat desa, kehadiran langsung kepala daerah memiliki makna psikologis dan politis yang kuat, merasa diperhatikan, diakui, dan dianggap bagian penting dari daerahnya sendiri.

Banyak warga desa sejatinya tidak menuntut bantuan besar, mereka hanya ingin bertemu dan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemimpinnya.

Di sisi lain, tidak bisa diabaikan bahwa jabatan Bupati adalah jabatan politis. Dalam sistem demokrasi, rekam jejak kehadiran dan kedekatan dengan masyarakat akan menjadi memori kolektif yang menentukan di masa depan.

Rakyat desa memiliki ingatan sederhana namun kuat: apakah pemimpinnya pernah datang atau tidak.

Jika ketimpangan kunjungan ini dibiarkan, bukan tidak mungkin akan muncul jarak emosional antara pemerintah daerah dan sebagian masyarakatnya sendiri.

Kuningan berisiko memiliki wilayah-wilayah yang merasa hanya menjadi angka dalam data, bukan subjek pembangunan.

Sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Kuningan, khususnya Bupati, menggeser orientasi kunjungan dari sekadar seremoni dan viralitas menuju kehadiran yang merata dan terencana.

Karena kepemimpinan yang kuat bukan diukur dari seberapa sering tampil di berita, melainkan dari seberapa adil ia hadir di seluruh wilayah yang dipimpinnya.

Masih ada Kuningan yang belum dikunjungi. Dan mereka, dengan sabar, masih menunggu.

Opini by Mang Duta