KUNINGAN – Lembaga independen Jamparing Research merilis hasil survei satu tahun kinerja Pemerintah Kabupaten Kuningan. Hasilnya, tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan daerah menunjukkan tren positif.
Dalam survei yang melibatkan 1.200 responden di 32 kecamatan pada 8–12 Februari 2026 itu, sebanyak 88,84% responden memberikan nilai 6–10 terhadap kinerja Bupati. Sementara itu, Wakil Bupati memperoleh penilaian positif sebesar 84,49%.
Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error ±2,8% pada tingkat kepercayaan 95 persen. Mayoritas responden berasal dari kelompok usia produktif 40–55 tahun (38,67%), dengan latar pendidikan didominasi SMA hingga sarjana, sehingga dinilai cukup merepresentasikan kondisi sosial masyarakat Kuningan.
Dari berbagai program unggulan, sektor pendidikan dan kesehatan menjadi yang paling mendapat apresiasi. Program Pendidikan memperoleh penilaian positif sebesar 87,66%, sementara Program Kesehatan mencapai 87,17%.
Program Pertanian juga mendapat apresiasi kuat dengan angka 80,50%, disusul peningkatan kualitas pelayanan ASN sebesar 83,33%. Adapun realisasi janji politik Bupati–Wakil Bupati selama satu tahun dinilai positif oleh 83,01% responden, menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang relatif stabil.
Meski demikian, program Kemudahan Investasi dan Usaha (76,50%) serta Pemanfaatan Pekarangan Rumah untuk ketahanan pangan keluarga (75,50%) dinilai masih memiliki ruang perbaikan dalam aspek pemerataan manfaat dan efektivitas pelaksanaan.
Penilaian terhadap pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menunjukkan hasil menggembirakan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan (Disdukcapil) mencatat tingkat kepuasan tertinggi dengan angka 90,76%, disusul Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan (BPBD) sebesar 89,88%.
Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan (88,64%) dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan (86,41%) juga masuk dalam kategori dengan tingkat kepuasan tinggi.
Meski mayoritas penilaian positif, survei Jamparing Research juga mencatat sejumlah catatan publik. Sebanyak 48,5% responden yang memberi nilai rendah menyoroti perbaikan jalan yang belum merata hingga pelosok.
Selain itu, 19,4% responden menyebut masih sulitnya lapangan kerja sebagai faktor utama ketidakpuasan. Disusul layanan kesehatan yang dinilai masih ribet (13,4%) serta meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor (9%).
Survei juga mengukur persepsi publik terhadap potensi kerawanan praktik korupsi pada OPD. Mayoritas dinas dipersepsikan memiliki tingkat kerawanan rendah hingga sangat rendah. Namun pada dinas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan, tingkat kewaspadaan publik relatif lebih tinggi dibanding dinas lainnya.
Secara keseluruhan, hasil survei Jamparing Research menunjukkan bahwa satu tahun kinerja Pemerintah Kabupaten Kuningan dinilai masyarakat dalam kategori cukup baik hingga sangat baik. Namun demikian, pemerataan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi pekerjaan rumah yang perlu terus diperkuat ke depan.
Leave a comment