Soal Ekonomi Kuningan Tumbuh 10,4%, Peneliti Jamparing: “Kalau Belum Paham, Diam Itu Emas”

KUNINGAN – Data mengejutkan datang dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kuningan. Dalam rilis terbarunya, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Kuningan mencapai dua digit, yakni 10,4 persen.

Angka ini langsung menjadi bahan perbincangan publik, sebagian menanggapinya dengan optimisme, sebagian lain justru meragukannya.

Menanggapi hal tersebut, Peneliti Jamparing, Topic Offirstson, M.Si., M.Pd., memberikan pandangan tajam dan menyejukkan.

Menurutnya, masyarakat harus melihat data ini dengan cara yang cerdas dan mencerdaskan, bukan sekadar dengan perasaan.

“Pertumbuhan ekonomi versi BPS ini dihitung secara ilmiah menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kalau tidak percaya, silakan kroscek datanya saja. Gampang, kan?” ujar Topic sambil tersenyum.

Topic menjelaskan, rumus pertumbuhan ekonomi sebenarnya sederhana: PDRB saat ini dikurangi PDRB tahun lalu, lalu dibagi PDRB tahun lalu dan dikalikan 100.

Namun, ia menekankan pentingnya pemahaman istilah ekonomi seperti Year on Year (Y-on-Y) dan Quarter to Quarter (C-to-C) agar tidak terjadi kesalahpahaman di publik.

“Kalau belum paham betul cara menghitung pertumbuhan ekonomi Year on Year, sebaiknya diam saja. Diam itu emas,” ujarnya sambil tertawa.

Berdasarkan data resmi BPS, pada Triwulan I Tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kuningan tercatat 9,76 persen, dan meningkat menjadi 10,42 persen pada Triwulan II.

Sementara di tahun 2024, pertumbuhannya justru melambat: Triwulan I sebesar 6,17 persen dan Triwulan II hanya 3,46 persen.

“Coba lihat data tahun 2024, pertumbuhan malah turun, tapi kok waktu itu tidak ramai? Sekarang ketika naik dari 9,76 jadi 10,4 persen, malah pada ribut. Padahal ini wajar,” sindir Topic.

Topic menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa dibandingkan langsung dengan kondisi masyarakat tertentu, apalagi dengan tingkat kemiskinan atau daya beli di dapur rumah tangga.

“Pertumbuhan ekonomi itu basisnya regional. Jangan disamakan dengan kondisi masyarakat yang belum mampu beli telur. Itu beda konteks,” jelasnya.

Menurutnya, PDRB mencerminkan aktivitas ekonomi secara makro, mulai dari produksi, investasi, hingga konsumsi di seluruh wilayah.

Namun, ia juga memahami bahwa bagi masyarakat awam, indikator seperti ini sering kali terasa jauh dari kehidupan sehari-hari.

“Wajar kalau masyarakat menilai dari dapur masing-masing, tapi itu bukan cara memahami pertumbuhan ekonomi. Kita perlu membedakan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan,” tutupnya dengan senyum.(Red).