Sekda Bukan Penguasa, Tapi Penjaga Irama Bupati

Seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan yang kini tengah bergulir memunculkan beragam perdebatan. Dari puluhan pejabat eselon II, hanya 12 yang dinyatakan layak mengikuti asesmen. Di tengah riuhnya tafsir publik tentang “siapa yang akan naik,” ada satu hal yang justru sering dilupakan, hakikat jabatan Sekda dalam relasi kekuasaan lokal.

Bupati dipilih langsung oleh rakyat. Maka secara moral dan politik, Bupati bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada kelompok birokrat atau kepentingan tertentu. Sementara itu, Sekda bukanlah jabatan politik, melainkan jabatan karier yang diangkat oleh Bupati melalui mekanisme seleksi.

Dengan demikian, loyalitas Sekda yang sejati adalah kepada Bupati, karena melalui Bupatilah visi rakyat diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata.

Sekda: Mesin Penggerak, Bukan Penentu Arah

Dalam struktur pemerintahan daerah, Bupati adalah pengambil kebijakan strategis, sedangkan Sekda berperan sebagai penggerak mesin birokrasi. Ia memastikan setiap instruksi politik kepala daerah diterjemahkan dalam bentuk teknis yang efisien dan legal.

Di titik inilah muncul kesalahpahaman: sebagian pejabat sering keliru memaknai jabatan Sekda sebagai “jabatan bebas nilai”, seolah-olah harus netral dari arah politik Bupati. Padahal netralitas ASN tidak berarti steril dari garis komando.

Netralitas ASN adalah menjaga profesionalitas, bukan meniadakan loyalitas. Maka Sekda yang baik adalah yang patuh menjalankan arah kebijakan kepala daerah, bukan yang bersembunyi di balik alasan “obyektivitas” untuk menunda-nunda keputusan.

Loyalitas yang Rasional

Tentu saja, loyalitas tidak boleh membabi buta. Sekda wajib mendukung Bupati selama kebijakan yang dijalankan berpihak kepada rakyat.

Namun jika kebijakan itu berpotensi melanggar hukum atau merugikan publik, Sekda justru wajib mengingatkan, bukan membangkang diam-diam.

Di sinilah dibutuhkan loyalitas rasional, bukan sekadar loyalitas emosional. Loyalitas yang lahir dari tanggung jawab profesional, bukan sekadar kedekatan personal.

Seleksi Sekda: Antara Meritokrasi dan Kebutuhan Kepemimpinan

Proses seleksi Sekda Kuningan kali ini akan menjadi ujian bagi sistem meritokrasi yang digadang-gadang pemerintah. Namun meritokrasi tanpa arah kepemimpinan hanya akan melahirkan pejabat cerdas tapi kaku.

Bupati butuh Sekda yang tidak hanya pandai mengelola administrasi, tetapi juga paham arah politik pembangunan daerah. Karena roda pemerintahan tidak akan berjalan tanpa harmoni antara pemimpin politik dan manajer birokrasi.

Oleh sebab itu, jika publik menilai bahwa Bupati “terlalu menentukan” siapa Sekda yang akan naik, hal itu justru bagian dari tanggung jawab politiknya.
Bupati harus memastikan orang yang duduk di kursi Sekda seirama dengan visi rakyat yang ia wakili.

Penutup

Dalam konteks Kuningan hari ini, jabatan Sekda bukan sekadar hasil lomba administratif, melainkan amanah strategis yang akan menentukan kecepatan gerak birokrasi.
Maka dari itu, seleksi Sekda sebaiknya tidak dipandang sebagai ajang perebutan kekuasaan, tetapi sebagai proses mencari sosok yang paling layak untuk loyal, profesional, dan selaras dengan kepemimpinan Bupati — pemimpin yang dipilih rakyat.

Karena pada akhirnya, Bupati yang dipilih rakyat wajib berjuang untuk rakyat. Dan Sekda yang dipilih Bupati wajib loyal kepada Bupati, agar keduanya berjalan dalam satu arah: melayani rakyat.

Ditulis Oleh : Topic Offirstson (Ketua Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Kabupaten Kuningan)