Duamata.id – Ada satu momen menarik saat penandatanganan kesepakatan pengembangan Kawasan Rebana di Aula Barat Gedung Sate.
Di hadapan para kepala daerah, Dedi Mulyadi menyapa Bupati Kuningan dengan kalimat yang ringan namun sarat makna, jumlah pohonnya lebih banyak daripada jumlah uangnya.
Lalu disusul pesan tegas, tugasnya satu, menjaga hutan dari illegal logging dan perambahan.
Pesan itu bukan sekadar humor politik. Itu adalah penegasan peran. Dan peran itu berat.
Di tengah ambisi besar Kawasan Rebana sebagai koridor industri masa depan, ditopang pelabuhan, bandara, dan ribuan hektare kawasan industri, Kabupaten Kuningan ditempatkan sebagai penyangga hijau.
Ia menjadi pagar ekologis, rumah bagi hutan, sumber air, dan kawasan konservasi seperti Gunung Ciremai.
Artinya jelas, ketika daerah lain bicara pabrik, logistik, dan investasi triliunan, Kuningan diminta memastikan udara tetap bersih, air tetap mengalir, dan ekosistem tetap hidup.
Itu tugas mulia. Tapi keadilan pembangunan menuntut satu hal: timbal balik.
Jangan Hanya Jadi Paru-Paru
Menjaga hutan bukan pekerjaan murah. Ia butuh anggaran pengawasan, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, penegakan hukum, hingga rehabilitasi lahan.
Ketika Kuningan membatasi eksploitasi demi keberlanjutan kawasan Rebana, maka ruang fiskalnya otomatis lebih sempit dibanding daerah yang menggenjot industri ekstraktif.
Di sinilah peran gubernur menjadi krusial.
Sebagai pemimpin yang dikenal dekat dengan isu lingkungan, Dedi Mulyadi memiliki legitimasi moral untuk merancang skema keadilan ekologis.
Jika Kuningan menjadi paru-paru Rebana, maka ia berhak mendapatkan “oksigen” anggaran dan kebijakan afirmatif
Bentuknya bisa konkret dan terukur:
1. Skema insentif fiskal berbasis ekologis – Kabupaten dengan tutupan hutan tinggi dan fungsi konservasi mendapat alokasi tambahan atau dana kompensasi lingkungan.
2. Prioritas investasi hijau – Agroindustri organik, energi terbarukan, eco-tourism, dan industri berbasis UMKM ramah lingkungan diarahkan ke Kuningan.
3. Dana rehabilitasi dan perlindungan hutan terpadu – Provinsi mengambil peran lebih besar dalam pembiayaan pengamanan kawasan konservasi.
4. Afirmasi pendidikan vokasi hijau – Menyiapkan generasi muda Kuningan menjadi tenaga profesional di bidang kehutanan modern, pengelolaan air, dan industri berkelanjutan.
Kesejahteraan dan Konservasi Bukan Dua Kutub
Narasi lama sering menempatkan hutan dan kesejahteraan dalam posisi berseberangan. Padahal, masa depan ekonomi justru bergerak ke arah green economy. Kuningan punya modal sosial dan ekologis untuk itu.
Jika Rebana ingin menjadi kawasan industri berkelanjutan, maka simbolnya bukan hanya cerobong asap, tetapi juga hutan yang terjaga.
Dan hutan yang terjaga harus menghadirkan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitarnya, bukan sekadar kebanggaan moral.
Masyarakat desa sekitar hutan perlu merasakan manfaat langsung: akses program perhutanan sosial, penguatan koperasi, kemudahan permodalan, hingga pengembangan desa wisata berbasis konservasi.
Tanpa itu, menjaga hutan akan terasa sebagai beban, bukan kebanggaan.
Saatnya Gubernur Lebih “Sayang” ke Kuningan
Cinta lingkungan tidak cukup diwujudkan lewat retorika atau simbol. Ia harus hadir dalam kebijakan yang berpihak.
Jika Gubernur meminta Kuningan menjaga hutan demi kepentingan kawasan Rebana yang lebih luas, maka sudah sewajarnya Provinsi Jawa Barat memberi perhatian lebih secara anggaran, kebijakan, dan promosi investasi hijau.
Karena pada akhirnya, menjaga hutan berarti menjaga masa depan. Tetapi menjaga masa depan tidak boleh membuat masyarakat hari ini tertinggal.
Kuningan siap menjadi benteng ekologis Rebana. Kini saatnya memastikan bahwa benteng itu tidak hanya kokoh, tetapi juga sejahtera.
Catatan Mang Duta
Leave a comment