LKS Inventaris: Bukan Jualan, Bukan Larangan

Duamata.id – Sejak penjualan LKS dilarang, suasana kelas SD sebenarnya tidak banyak berubah. Anak-anak tetap butuh latihan. Guru tetap butuh pegangan.

Yang berubah hanya istilah dan jalur kertasnya. LKS hilang dari etalase, pihak sekolah dan guru tidak memperjualbelikan,tapi muncul pihak ketiga yang menjual, tapi muncul lagi dalam bentuk fotokopian tanpa nama.

Padahal, mungkin masalahnya bukan pada LKS-nya, melainkan pada cara memperlakukannya.

Bagaimana kalau LKS tidak lagi dijual, tetapi disediakan pemerintah sebagai inventaris sekolah?

Dipakai bersama, dirawat, lalu digunakan kembali oleh adik kelas di tahun berikutnya. Sederhana, tidak ribet, dan terasa adil bagi semua pihak.

Di sekolah, anak-anak sudah terbiasa meminjam buku paket. Mereka belajar memberi sampul, menulis nama, dan mengembalikan buku di akhir tahun.

LKS inventaris bisa mengikuti pola yang sama. Isinya pun tidak harus penuh coretan. Soal-soal dikerjakan di buku tulis, sementara LKS berfungsi sebagai pemandu belajar, bukan buku sekali pakai.

Dari sisi guru, ide ini memberi napas lega. Tidak ada lagi dilema antara kebutuhan latihan dan kekhawatiran melanggar aturan.

Guru cukup fokus mengajar, anak fokus belajar, orang tua pun tidak lagi bertanya-tanya soal biaya tambahan.

Dari sudut pandang kepala sekolah, gagasan LKS inventaris justru menawarkan satu hal yang selama ini dicari, ketenangan administrasi.

Kepala sekolah sering berada di posisi serba salah. Di satu sisi, guru membutuhkan bahan ajar. Di sisi lain, ada aturan, pengawasan, dan audit yang harus dipatuhi.

LKS inventaris memberi jalan tengah yang jelas: tidak ada jual beli, tidak ada pungutan, dan semua tercatat sebagai aset sekolah.

Secara manajerial, ini jauh lebih rapi. Buku dicatat, diberi kode, dirawat, dan dilaporkan. Tidak ada lagi praktik “pinjam istilah” atau kreativitas administrasi yang rawan salah paham.

Kepala sekolah bisa menjelaskan dengan tenang kepada pengawas: ini inventaris, bukan barang dagangan.

Pendanaannya pun bisa diatur tanpa membuat sekolah megap-megap. Pengadaan awal LKS inventaris dapat menggunakan Dana BOS pada pos bahan ajar pendukung, dengan syarat jelas, dicatat sebagai aset dan dirancang untuk dipakai beberapa tahun.

Karena sifatnya inventaris, pengadaan tidak harus penuh setiap tahun. Cukup bertahap, menyesuaikan jumlah siswa baru dan kondisi buku lama.

Untuk sekolah kecil atau daerah dengan keterbatasan, APBD pendidikan bisa menjadi penguat, terutama di tahap awal pengadaan.

Agar lebih efisien, pemerintah pusat atau daerah dapat menyediakan master LKS digital terbuka. Sekolah tinggal mencetak sesuai kebutuhan.

Biaya desain dan konten ditanggung negara, sekolah hanya menanggung biaya cetak, lebih murah dan lebih seragam mutunya.

Jika ingin selangkah lebih maju, LKS inventaris bisa dilengkapi QR code menuju latihan tambahan atau lembar kerja digital.

Sekolah yang siap bisa memanfaatkannya, yang belum siap tetap aman dengan versi cetak. Digitalisasi berjalan, tapi tidak memaksa.

Dengan skema ini, LKS tidak lagi menjadi sumber polemik. Tidak dijual, tidak dipungut, tidak disiasati. Ia menjadi fasilitas belajar yang wajar, seperti buku paket dan alat peraga.

Pendidikan dasar tidak selalu membutuhkan kebijakan besar yang terdengar canggih. Kadang yang dibutuhkan hanya pengelolaan yang rapi, adil, dan memahami ritme sekolah.

LKS inventaris mungkin bukan ide revolusioner, tetapi bagi guru dan kepala sekolah, ia menawarkan satu hal penting, kepastian dan ketenangan dalam bekerja.
Dan bagi sekolah, itu sudah sangat berarti.

Opini by Mang Duta