Gubernur Dedi Mulyadi Siap Reformasi Perizinan dan Sistem Upah

BANDUNG – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat menggelar Forum Sinergi Dunia Usaha dengan Pemerintah Daerah, Rabu (23/10/2025), di Bandung. Acara ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kepala Kanwil Bea dan Cukai Jawa Barat, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), akademisi, dan para pengusaha.

Ketua APINDO Jawa Barat, Ning Wahyu, mengatakan forum ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang strategis untuk memperkuat kerja sama konkret antara dunia usaha dan pemerintah daerah.

“Melalui forum ini, aspirasi dan tantangan pelaku usaha bisa disampaikan langsung, sekaligus mendengarkan komitmen Gubernur Jabar dalam membangun iklim usaha yang sehat dan berkeadilan,” ujar Ning.

Dalam forum tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan rencana reformasi birokrasi perizinan agar lebih efisien dan berbasis risiko. Langkah ini, menurutnya, akan menghapus keseragaman perlakuan antara industri berisiko rendah dan tinggi.

“Contohnya, pabrik konveksi tidak seharusnya diperlakukan sama dengan industri kimia. Perusahaan dengan risiko rendah bisa mendapatkan perizinan hanya dalam hitungan jam tanpa mengabaikan aspek lingkungan,” ujar Ning mengutip penjelasan Gubernur.

Kebijakan ini disambut positif oleh APINDO karena dinilai mampu mempercepat investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.

Terkait kebijakan pengupahan, APINDO juga menyambut baik gagasan Gubernur Dedi Mulyadi untuk tidak lagi menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), melainkan satu Upah Minimum Provinsi (UMP).

“Penyesuaian upah nantinya bisa dilakukan melalui dialog bipartit antara pengusaha dan pekerja sesuai sektor industrinya. Pendekatan ini lebih fleksibel dan realistis,” jelas Ning.

APINDO menilai sistem ini akan menciptakan keadilan bagi dunia usaha dan tenaga kerja di seluruh wilayah Jawa Barat.

Selain isu perizinan dan upah, forum juga menyoroti inovasi digital Pemprov Jabar melalui aplikasi “Nyari Gawe”, platform rekrutmen tenaga kerja berbasis daring.

“Dengan aplikasi ini, masyarakat tidak perlu lagi mengantre atau menyerahkan berkas lamaran secara manual. Semua proses rekrutmen kini lebih transparan dan bebas dari praktik percaloan,” tutur Ning.

APINDO mengajak seluruh perusahaan di Jawa Barat untuk memanfaatkan aplikasi tersebut dengan mendaftarkan perusahaan serta mengunggah lowongan kerja yang tersedia.

“Langkah digitalisasi ini bukan hanya efisien, tapi juga membuka peluang kerja yang lebih luas dan adil bagi masyarakat Jawa Barat,” pungkasnya.

Forum ini menjadi momentum penting memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mewujudkan iklim investasi yang kondusif. Dengan semangat reformasi birokrasi, digitalisasi, dan keseimbangan hubungan industrial, Jawa Barat diharapkan menjadi provinsi terdepan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.