BANDUNG — Jawa Barat kembali menarik perhatian. Melalui Anugerah Gapura Sri Baduga 2025, Pemda Provinsi Jawa Barat tidak hanya menggelar lomba—tetapi menciptakan standar baru pengukuran kinerja desa dan kelurahan yang belum pernah dilakukan provinsi mana pun di Indonesia.
Selama dua hari, 25–26 November 2025, Bale Asri Pusdai Jawa Barat menjadi saksi bagaimana kepala desa, lurah, kader PKK, BPD, LPM, hingga pengurus BUMDes dari seluruh penjuru Jabar beradu gagasan, inovasi, dan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
Mereka bukan sekadar berkompetisi, tapi membawa wajah daerahnya ke panggung provinsi.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM Desa) Jawa Barat, Mochamad Ade Afriandi, menegaskan bahwa penilaian Gapura Sri Baduga adalah terobosan baru Jabar.
Bukan lomba biasa, tapi integrasi semua indikator evaluasi desa dan kelurahan yang dulu tersebar di berbagai instansi.
“Dulu perangkat daerah dan kementerian punya lomba masing-masing. Sekarang semua digabung menjadi 270 indikator. Jika pusat butuh desa terbaik di isu stunting, BUMDes sampai pariwisata, kami tinggal pilih berdasarkan data terukur,” ujar Ade, Rabu (26/11/2025).
Model penilaian ini sepenuhnya sejalan dengan kebijakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, yang ingin memperkuat layanan publik desa dan kelurahan dengan cara yang terukur, konsisten, dan tidak seremonial.
Ade menekankan bahwa penguatan mulai dari lingkup terdekat: kecamatan.
“Kuncinya ada di kecamatan. Kalau satu kecamatan punya 30 desa, maka 30 desa itu wajib dievaluasi. Bukan hanya yang terbaik saja,” tegasnya.
Laporan kecamatan inilah yang menjadi dasar kabupaten/kota melakukan seleksi. Setelah itu, hanya desa dan kelurahan terbaik yang dikirim ke tingkat provinsi.
Tahun ini, terdapat 535 desa terbaik tingkat kecamatan, 107 kelurahan terbaik tingkat kecamatan
Dari angka itu, kabupaten/kota menetapkan 19 desa dan 24 kelurahan untuk bersaing di tingkat provinsi.
Lima desa dan lima kelurahan terbaik yang lolos penilaian administrasi maju ke tahap pemaparan.
Di panggung ini, tak sedikit kepala desa maupun lurah yang berkisah tentang perjuangan desanya menurunkan stunting, menghidupkan kembali BUMDes yang sempat mati, hingga mempercepat layanan publik dengan sistem digital berbasis gotong royong.
“Ini bukan hanya perlombaan. Kami ingin mendapat suara warga tentang bagaimana pelayanan desa atau kelurahan benar-benar dirasakan,” kata Ade.
Tiga desa dan tiga kelurahan dengan nilai tertinggi masuk tahap verifikasi lapangan. Tim juri akan mengecek kesesuaian data dengan kondisi nyata, termasuk melakukan wawancara langsung dengan masyarakat.
Langkah ini memastikan bahwa prestasi bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi nyata dirasakan warga.
Ade berharap Anugerah Gapura Sri Baduga 2025 menjadi momentum baru bagi desa dan kelurahan untuk terus memperkuat budaya kerja responsif, seperti teladan yang ditunjukkan Gubernur Jabar.
“Pelayanan itu bukan menunggu. Desa dan kelurahan harus bisa cepat merespons, menyelesaikan masalah apa pun tanpa terhambat batas kewenangan. Kinerja yang baik harus terasa manfaatnya bagi masyarakat,” tuturnya.
Di balik kompetisi ini, ada satu benang merah yang sama: keinginan pemerintah Jawa Barat menjadikan desa dan kelurahan sebagai pusat layanan publik yang kuat, terukur, dan manusiawi.
Leave a comment