Duamata.id – Saya tersenyum membaca pernyataan bahwa maju mundurnya desa wisata tergantung komitmen masyarakat.
Kalimat itu terdengar indah. Bahkan terlalu indah.
Seindah orang yang menanam pohon mangga pagi hari, lalu sore harinya bertanya, “Kok belum berbuah?”
Di Kuningan, desa wisata sudah dibentuk puluhan. Jumlahnya 25. Ada yang tumbuh, ada yang surut. Ada yang maju, ada yang tak lagi berdenyut.

Lalu kesimpulannya: komitmen masyarakat kurang.
Sebentar.
Kalau anak sekolah nilainya jelek, apa otomatis muridnya yang salah?
Bagaimana dengan gurunya?
Bagaimana dengan kurikulumnya?
Bagaimana dengan fasilitas belajarnya?
Bagaimana dengan pendampingannya?
Pertanyaan yang sama layak diajukan pada desa wisata.
Karena desa wisata bukan tanaman liar yang cukup ditancapkan papan nama lalu berharap tumbuh sendiri menjadi destinasi unggulan.
Desa wisata itu ekosistem.
Ia butuh pendampingan. Butuh promosi. Butuh akses pasar. Butuh pelatihan. Butuh jaringan. Butuh bantuan ketika jatuh. Butuh teman diskusi ketika bingung harus menjual apa.
Masyarakat desa itu petani, pedagang, buruh, pelaku UMKM. Mereka bukan lulusan sekolah pariwisata yang tiba-tiba mahir membuat paket wisata, mengelola media sosial, menerima tamu, menyusun business plan, sampai mengurus digital marketing.
Kalau semua kemampuan itu sudah mereka miliki, mungkin mereka tidak perlu dibina.
Justru karena belum punya, maka negara hadir.
Atau setidaknya seharusnya hadir.
Kadang kita ini lucu.
Ketika desa wisata dibentuk, fotonya ramai. Spanduknya besar. Seremoninya meriah. Berita beredar ke mana-mana.
Tapi setelah gunting pita selesai dan kamera dimatikan, desa dibiarkan berjuang sendirian.
Lalu beberapa tahun kemudian kita datang lagi dan bertanya,
“Kenapa tidak berkembang?”
Seolah-olah desa wisata adalah ayam kampung yang cukup dilepas lalu otomatis gemuk.
Padahal yang sering terjadi, desa diberi status desa wisata, tetapi tidak diberi peta jalan yang jelas. Tidak ada target yang terukur. Tidak ada pendampingan yang konsisten. Tidak ada evaluasi yang serius.
Yang ada hanya laporan jumlah.
Berapa desa wisata yang sudah dibentuk.
Bukan berapa yang berhasil hidup.
Karena membentuk desa wisata memang mudah.
Yang sulit adalah membuatnya tetap bernapas.
Maka sebelum bertanya tentang komitmen masyarakat, mungkin perlu juga bertanya tentang komitmen para pemangku kebijakan.
Sudah berapa kali desa-desa itu didampingi dalam setahun?
Sudah berapa paket wisata yang berhasil dipasarkan?
Sudah berapa investor atau travel agent yang dibawa masuk?
Sudah berapa pelatihan yang benar-benar menghasilkan omzet?
Sudah berapa desa wisata yang naik kelas karena pendampingan pemerintah?
Sebab komitmen itu bukan hanya milik warga.
Komitmen juga milik dinas.
Komitmen juga milik pemerintah.
Komitmen juga milik para pengambil kebijakan.
Jangan sampai desa wisata hanya menjadi angka dalam laporan kinerja.
Karena bagi masyarakat desa, yang mereka butuhkan bukan sertifikat sebagai desa wisata.
Mereka membutuhkan wisatawan yang datang.
Mereka membutuhkan ekonomi yang bergerak.
Mereka membutuhkan penghasilan yang bertambah.
Sebab pada akhirnya, desa wisata tidak akan hidup karena SK.
Desa wisata hidup karena ada orang-orang yang terus merawatnya.
Dan merawat itu adalah pekerjaan bersama.
Bukan hanya tugas warga. Bukan pula hanya tugas pemerintah.
Kalau gagal, jangan buru-buru mencari siapa yang salah.
Cukup bercermin.
Barangkali yang kurang bukan komitmen masyarakat.
Tapi komitmen kita semua yang sering berhenti setelah acara peresmian selesai.
Mang Duta


Leave a comment