Bupati Tak Hadir Saat Aksi PMII, Ini Penjelasan Wabup Tuti Andriani

KUNINGAN – Aksi damai yang digelar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Kuningan bertepatan dengan momentum refleksi satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, Jumat (20/2/2026), di depan Pendopo Kabupaten Kuningan.

Pada saat aksi berlangsung, Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, tidak dapat menemui langsung massa aksi karena tengah menjalankan agenda kedinasan di Jakarta sesuai jadwal resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Berdasarkan agenda yang telah ditetapkan beberapa hari sebelumnya, Bupati melakukan pertemuan strategis dengan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Jakarta Selatan guna membahas percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kuningan.

Selain itu, ia juga dijadwalkan melakukan audiensi dengan pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait kepentingan sektor pendidikan.

Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, menjelaskan bahwa agenda tersebut telah tersusun tiga hari sebelumnya.

“Pak Bupati memang sudah teragendakan bertemu dua kementerian, yakni PUPR dan Kemendikbudristek. Bahkan tadi setelah salat Jumat beliau mengabarkan sudah ada hasil yang baik untuk usulan lanjutan anggaran jalan timur selatan serta kepentingan pendidikan,” ujarnya.

Terkait isu getah pinus dan kawasan hutan yang turut disuarakan mahasiswa, Wakil Bupati menyampaikan bahwa persoalan tersebut menjadi kewenangan kementerian terkait, termasuk Kementerian Kehutanan.

Pemerintah daerah, lanjutnya, telah berkirim surat kepada Balai Taman Nasional Gunung Ciremai untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Mengenai penilaian terhadap kinerja satu tahun pemerintahan, ia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan hak setiap pihak.

“Penilaian itu hak masing-masing. Kami menampung aspirasi mahasiswa. Pemerintah tetap bekerja sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Uu Kusmana, menyatakan pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan masukan sebagai bagian dari proses pembangunan.

Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat Lkepolisian dan Satpol PP hingga kegiatan selesai.