KUNINGAN — Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, meninjau kawasan Telaga Nilem di Desa Kaduela dan Mata Air Cipujangga di Desa Padabeunghar, Kecamatan Pasawahan, Selasa (19/1/2026). Peninjauan dilakukan bersama Kapolres Kuningan Muhammad Ali Akbar, S.IK, M.Si, Sekda Kuningan Uu Kusmana, S.Sos, M.Si, Direktur PAM Tirta Kamuning Dr. Ukas Suharfaputra, serta perwakilan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC).
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari sejumlah rapat yang membahas titik-titik kritis pengelolaan sumber daya air di wilayah tersebut, termasuk pemanfaatan air oleh pihak swasta untuk wilayah Kabupaten Cirebon yang memicu perhatian publik terkait perbedaan debit air.
Bupati Dian menegaskan peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan kondisi faktual dengan pengukuran langsung debit air, bukan hanya mengandalkan data administrasi.
“Hari ini kami turun langsung ke lapangan membawa alat ukur debit air. Ini tindak lanjut dari rapat sebelumnya, karena persoalan utama yang dibahas adalah perbedaan debit air di Telaga Nilem,” ujar Bupati.
Ia menjelaskan, dalam rapat sebelumnya terdapat masukan dari komunitas pemerhati lingkungan, salah satunya Alamku, yang mempertanyakan kesesuaian data debit air dengan kondisi di lapangan.
“Hari ini kami cek langsung dan melakukan pengukuran. Hasilnya memang ditemukan perbedaan debit air yang cukup signifikan, bahkan lebih besar dari yang disampaikan dalam rapat,” tegasnya.
Bupati menyebutkan temuan tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menentukan langkah lanjutan dalam penataan tata kelola air.
Dalam peninjauan itu, Bupati juga meluruskan isu pembagian kuota air antara PDAM Kabupaten Kuningan, pihak ketiga atau swasta, serta PDAM Kota Cirebon. Berdasarkan pengamatan awal di Telaga Nilem dan Mata Air Cipujangga, debit air yang dialokasikan untuk PAM Tirta Kamuning justru lebih kecil dibandingkan pihak lain.
“Kalau dilihat sepintas, justru kuota untuk PAM Kabupaten Kuningan lebih kecil dibandingkan pihak ketiga dan PDAM Kota Cirebon,” ungkapnya.
Selain itu, Bupati menegaskan bahwa PAM Tirta Kamuning telah mengantongi izin lengkap, sementara pihak lain masih dalam proses perizinan. Hal ini menjadi salah satu poin pembahasan yang cukup alot dalam rapat sebelumnya.
Terkait polemik pengelolaan air yang telah berlangsung bertahun-tahun, Bupati memastikan Pemkab Kuningan akan segera bersurat ke kementerian terkait. Ia juga menyampaikan bahwa dirinya dijadwalkan menghadiri rapat lintas sektoral yang diundang Gubernur Jawa Barat untuk membahas tata kelola air di tingkat provinsi.
“Mudah-mudahan ada solusi. Kami akan bersurat ke kementerian dan besok mengikuti rapat lintas sektoral di provinsi bersama instansi terkait,” katanya.
Bupati Dian menegaskan pemerintah daerah tidak tinggal diam dalam menyelesaikan persoalan tersebut, meski diakuinya penanganan tata kelola air melibatkan kewenangan lintas instansi, termasuk pemerintah pusat.
“Mohon doa dan kesabaran. Persoalan ini tidak sederhana karena banyak aturan yang tumpang tindih dan harus disinkronkan dengan kondisi di lapangan,” pungkasnya.(Bengpri).
Leave a comment