BBWS Bereaksi Keras soal PDAM, Pengamat Sosial: Bupati Harus Lebih Teliti Terima Laporan

KUNINGAN – Reaksi keras Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) terhadap polemik yang menyeret PDAM di Kabupaten Kuningan terus menuai perhatian publik.

Pernyataan tegas dari lembaga teknis negara itu dinilai bukan sekadar respons biasa, melainkan sinyal adanya persoalan serius yang tidak bisa dianggap remeh.

Pengamat Sosial Kuningan, Mang Ewo, menilai kecil kemungkinan lembaga sekelas BBWS mengeluarkan pernyataan keras tanpa didukung fakta dan data yang valid.

“BBWS itu lembaga teknis, bukan lembaga politik. Mereka tidak mungkin bicara keras kalau tidak berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi publik jangan menganggap ini hal sepele,” ujar Mang Ewo.

Menurutnya, kondisi ini harus menjadi alarm bagi pimpinan daerah, khususnya Bupati, agar lebih berhati-hati dan teliti dalam menerima setiap laporan dari jajaran staf, terutama yang berkaitan dengan isu sensitif seperti pengelolaan sumber daya air.

“Kalau laporan yang diterima tidak utuh atau cenderung menutup-nutupi masalah, itu bisa berdampak serius. Ujungnya bukan hanya ke PDAM, tapi juga ke kredibilitas Bupati sebagai pimpinan daerah,” tegasnya.

Mang Ewo juga menyoroti langkah yang seharusnya diambil oleh manajemen PDAM. Ia menilai sikap terbuka dan pengakuan atas kekurangan menjadi kunci utama untuk meredam polemik sekaligus memperbaiki kondisi ke depan.

“Direktur Utama PDAM sebaiknya mengakui semua kekurangan yang ada, lalu segera melakukan pembenahan menyeluruh. Jangan defensif. Salah langkah sedikit saja bisa menjadi blunder yang menyeret nama baik pimpinan daerah,” ujarnya.

Tak hanya manajemen, fungsi Dewan Pengawas (Dewas) PDAM juga ikut disorot. Mang Ewo menegaskan, Dewas harus benar-benar menjalankan peran pengawasan secara aktif, bukan sekadar hadir sebagai formalitas administratif.

“Jangan sampai muncul kesan Dewan Pengawas hanya untuk memenuhi syarat. Mereka harus berani mengawasi, mengingatkan, bahkan mengoreksi manajemen kalau ada yang keliru,” katanya.

Ia menilai, polemik ini seharusnya menjadi momentum evaluasi total bagi tata kelola PDAM dan sistem pengawasan di lingkungan pemerintah daerah.

Publik, kata dia, menunggu langkah nyata, bukan sekadar klarifikasi normatif.

“Kepercayaan masyarakat itu mahal. Kalau ingin tetap terjaga, semua pihak harus berani berbenah dan jujur pada masalah,” pungkas Mang Ewo.