KUNINGAN – Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diperoleh Pemerintah Kabupaten Kuningan dari BPK RI mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Namun, Pengamat Sosial Kuningan, Mang Ewo, mengingatkan agar capaian tersebut tidak dimaknai secara berlebihan maupun dijadikan alat pembenaran atas berbagai narasi yang sempat berkembang sebelumnya.
Menurut Mang Ewo, masyarakat tentu patut mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kuningan meningkatkan opini audit dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi WTP dalam kurun waktu satu tahun.
“Ini tentu sebuah kemajuan yang layak diapresiasi. Artinya ada pembenahan dalam tata kelola keuangan daerah. Tetapi, jangan kemudian WTP diperlakukan seolah-olah menjadi puncak dari seluruh prestasi pemerintahan,” ujarnya, Jumat (26/6/2026).
Ia juga menyinggung pernyataan yang sempat disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, yang mengaitkan belum diraihnya WTP pada tahun sebelumnya dengan istilah “telat lobi”.
Menurutnya, narasi tersebut tidak seharusnya terus berkembang karena dapat menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
“Kalau dulu ada yang beranggapan terlambat WTP karena ‘telat lobi’, maka jangan sampai sekarang ketika WTP berhasil diraih justru muncul asumsi sebaliknya, bahwa ini karena ‘lobinya sudah tepat’. Cara berpikir seperti itu tidak sehat,” tegasnya.
Mang Ewo menilai opini BPK merupakan hasil pemeriksaan profesional yang memiliki standar, indikator, dan mekanisme yang jelas, sehingga tidak semestinya dikaitkan dengan persoalan lobi.
“Baik eksekutif maupun legislatif seharusnya memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa WTP diraih karena adanya pembenahan sistem, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, penguatan pengendalian internal, dan tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Itu yang harus dibangun menjadi narasi publik,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa opini WTP juga bukan berarti Kabupaten Kuningan telah bersih dari seluruh persoalan.
“Banyak masyarakat yang masih keliru memahami WTP. Seolah-olah kalau sudah WTP berarti tidak ada masalah lagi. Padahal bukan begitu. WTP hanya menyatakan laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan,” jelasnya.
Menurut Mang Ewo, ukuran keberhasilan pemerintah daerah tidak berhenti pada capaian administrasi keuangan semata.
“Yang paling penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan yang baik itu benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Apakah pelayanan publik semakin baik, infrastruktur meningkat, angka kemiskinan menurun, kesempatan kerja bertambah, dan masyarakat benar-benar merasakan manfaat pembangunan,” ungkapnya.
Karena itu, ia berharap seluruh penyelenggara pemerintahan menjadikan opini WTP sebagai motivasi untuk terus berbenah, bukan sebagai alasan untuk cepat berpuas diri.
“WTP adalah modal untuk membangun pemerintahan yang semakin akuntabel dan profesional. Yang lebih penting lagi adalah menjaga integritas serta memastikan setiap rupiah uang rakyat benar-benar kembali untuk kepentingan rakyat. Itu yang harus menjadi tujuan utama,” pungkasnya.
Leave a comment