DPR RI Dorong Swasembada Susu, Impor Masih Dominasi 80 Persen

MALANG — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi solusi peningkatan gizi anak bangsa menghadapi tantangan serius. Fakta mengejutkan terungkap, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku susu nasional masih menembus 80 persen. Kondisi ini langsung menyita perhatian Komisi IV DPR RI.

Sorotan tersebut mengemuka saat Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke peternakan modern PT Greenfields Indonesia di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (11/12/2025). Kunjungan ini menjadi ajang evaluasi kesiapan industri susu nasional dalam mendukung agenda besar MBG.

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, mengapresiasi pengelolaan peternakan yang memiliki populasi sekitar 9.000 ekor sapi perah. Namun, ia tak menutup mata bahwa kapasitas produksi industri besar sekalipun belum mampu mengejar kebutuhan nasional.

“Walaupun hasilnya banyak, tapi ternyata belum mencukupi, apalagi untuk Makan Bergizi Gratis. Jadi memang perlu dikembangkan lagi. Tidak hanya di Malang, di Blitar juga ada, tapi tetap belum cukup,” ujarnya blak-blakan.

Untuk mengurangi ketergantungan impor dan mengejar target swasembada susu, Komisi IV DPR RI mendorong perbaikan kualitas genetik ternak sebagai langkah strategis. DPR bahkan menyatakan kesiapan untuk mendukung pengadaan indukan dan pejantan unggul demi mendongkrak produktivitas sapi perah nasional.

“Kami mendukung kalau perlu memasukkan indukan atau pejantan. Satu pejantan bisa untuk banyak betina. Supaya menghasilkan anak-anak sapi yang lebih baik, kalau perlu didatangkan pejantan unggul, kami akan bantu,” tegas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Tak hanya soal produksi, Komisi IV juga menekankan pentingnya dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Penyerapan tenaga kerja lokal oleh PT Greenfields diapresiasi, namun DPR mendorong agar pola kemitraan dengan peternak rakyat diperluas agar manfaat ekonomi tidak hanya terpusat di industri besar.

“Harus ada upaya menampung dan membina peternak-peternak lokal. Nanti hasilnya bisa diolah di sini dan dibina di sini,” tambahnya.

Kunjungan ini menjadi penanda seriusnya tantangan kedaulatan pangan Indonesia. Komisi IV DPR RI berharap kolaborasi antara korporasi besar dan peternak rakyat dapat mempercepat swasembada susu nasional, sehingga kebutuhan gizi anak-anak Indonesia dalam program MBG tak lagi bergantung pada impor.