BANDUNG — Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat memberikan bantuan uang kontrakan kepada 379 warga yang sebelumnya tinggal di bangunan liar di Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang.
Bantuan ini diberikan setelah bangunan-bangunan tersebut dibongkar karena berada di area Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dikelola Perum Jasa Tirta (PJT) II.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa bantuan itu diberikan agar warga tetap memiliki tempat tinggal sementara pasca penertiban.
“Kalau ada warga yang belum terdata, akan segera kami bantu. Saya sebagai gubernur, ada warga saya rumahnya dibongkar, maka dia harus punya kontrakan,” ujar KDM, sapaan akrabnya, Selasa (25/11/2025).
Penertiban bangunan liar ini merupakan bagian dari upaya percepatan penataan DAS untuk mengurangi risiko banjir, terutama menjelang puncak musim hujan Desember 2025 – Januari 2026.
Dengan penataan tersebut, kapasitas sungai diharapkan kembali optimal dalam menampung debit air.
Kabupaten Karawang menjadi salah satu wilayah prioritas penanganan banjir di Jawa Barat, bersama Kabupaten Subang, Bekasi, dan Bogor.
Selain bantuan kontrakan, Pemdaprov Jabar juga bekerja sama dengan sejumlah pengacara untuk memberikan pendampingan hukum kepada Kepala Desa Wadas.
Pendampingan diberikan lantaran muncul laporan dugaan penyerobotan tanah dari pihak yang mengklaim sebagai ahli waris lahan tempat bangunan liar itu berdiri.
Sementara itu, PJT II menegaskan bahwa bangunan yang ditertibkan berada di atas lahan resmi milik pengelolaan mereka, sesuai bukti yang dimiliki.
Dengan rangkaian langkah ini, pemerintah berharap penataan DAS berjalan lancar serta warga tetap mendapatkan perlindungan dan kepastian tempat tinggal
Leave a comment