KUNINGAN — Direktur Jamparing Research, Topic Offirstson, M.Si., M.Pd., menyatakan enggan ikut mengamati proses seleksi Calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan.
Menurutnya, jabatan Sekda bukan jabatan politik yang perlu diperebutkan melalui dukungan publik, melainkan hak prerogatif Bupati.
Saat ditemui awak media di sela aktivitas riset disertasinya, Topic menanggapi santai penggunaan metode Manajemen Talenta dalam seleksi Calon Sekda.
“Metode ini cocok banget, karena memang tujuannya mencari Calon Sekda yang multi talenta. Siapa yang punya banyak kemampuan, dialah yang layak. Bisa memimpin, paham ekonomi, politik, sosial, budaya, manajemen aparatur, bahkan bisa jadi imam salat, bisa khutbah, main double stick kayak saya, dan main catur,” ujarnya sambil tertawa.
Meski sering melontarkan pernyataan bernada humor, komentar Topic kerap menjadi perhatian banyak kalangan karena memuat analisis yang tajam.
Ketika disinggung mengenai kemungkinan Jamparing melakukan survei untuk mengetahui siapa Calon Sekda yang paling didukung masyarakat, Topic justru menolak tegas gagasan tersebut.
“Sekda itu bukan jabatan politik, jadi tidak perlu survei dukungan masyarakat. Jabatan Sekda adalah hak Bupati. Yang penting bisa seirama, sejalan, dan seirasa dalam menjalankan roda pemerintahan. Jadi biarkan itu menjadi urusan Bupati,” tegasnya.
Topic menambahkan, munculnya dukungan terbuka terhadap calon tertentu justru menimbulkan pertanyaan baru.
“Kalau ada yang ramai-ramai mendukung, justru itu patut dipertanyakan. Sekda itu kan membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengorkestrasi dinas. Kalau ada masyarakat yang mendukung atau bahkan menyerang Sekda terpilih nanti, itu malah kontra produktif,” ujarnya.
Dengan nada bercanda ia menutup pembicaraan,
“Kalau saya sih ogah ikut amati kontestasi Calon Sekda, biarin aja jadi urusan Pemerintah Daerah,” katanya disertai tawa.
Meski enggan mengamati proses seleksi Sekda, Topic menegaskan bahwa Jamparing Research tetap akan menjalankan agenda evaluatif di akhir tahun ini.
“Kami akan merilis hasil jejak pendapat masyarakat terkait kinerja dan layanan publik seluruh SKPD, OPD, dan lembaga daerah. Sekaligus memantau evaluasi satu tahun kepemimpinan Dian–Tuti,” pungkasnya.(Red).