BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, , meminta sekolah swasta ikut berperan dalam memperluas akses pendidikan bagi siswa dari keluarga ekonomi menengah ke bawah yang belum diterima di SMA dan SMK negeri pada tahun ajaran 2026/2027.
Menurut Dedi, kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan sekolah swasta menjadi langkah penting untuk memastikan tidak ada anak yang putus sekolah hanya karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri berencana memberikan bantuan biaya pendidikan sebesar Rp2,7 juta pada tahun pertama bagi siswa yang melanjutkan pendidikan di sekolah swasta. Dedi berharap skema tersebut dapat diterima dan disepakati oleh yayasan-yayasan sekolah swasta.
“Jangan sampai gubernur dibikin dilema. Satu sisi menambah rombel di sekolah negeri tidak boleh, tetapi di sisi lain, sekolah swasta ditawari kerja sama dengan anggaran sekian tidak mau,” ujar Dedi, Jumat (19/6/2026).
Ia menilai peran sekolah swasta sangat strategis dalam menampung siswa yang tidak lolos seleksi di sekolah negeri. Tanpa dukungan sekolah swasta, banyak siswa dari keluarga kurang mampu berisiko tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA maupun SMK.
Dedi menegaskan, pemerintah berupaya memastikan seluruh anak di Jawa Barat memperoleh kesempatan pendidikan yang setara, tanpa memandang kondisi ekonomi keluarga. Menurutnya, siswa dari keluarga kurang mampu harus mendapatkan akses pendidikan yang sama dengan mereka yang berasal dari keluarga mampu.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian siswa dari keluarga mampu telah memilih untuk melanjutkan pendidikan di sekolah swasta pada tahun ajaran 2026/2027.
Sementara siswa lainnya yang telah terpetakan dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 akan melanjutkan pendidikan di sekolah negeri sesuai hasil seleksi.
Melalui skema kerja sama ini, Pemprov Jawa Barat berharap tidak ada lulusan SMP yang tertinggal dan seluruh siswa dapat tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Leave a comment