BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan seluruh siswa dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan akses pendidikan pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Purwanto menegaskan pemerintah telah menyiapkan dukungan pembiayaan bagi warga miskin yang masuk kategori desil 1, 2, dan 3.
“Kalau mereka sekolah di swasta, kita biayai. Kalau di negeri, kita gratiskan,” ujar Purwanto saat Kick Off SPMB Jawa Barat SMA, SMK, dan SLB di Kompleks Olahraga Arcamanik, Kota Bandung, Senin (18/5/2026).
Menurutnya, bantuan yang diberikan tidak hanya mencakup biaya pendidikan, tetapi juga kebutuhan personal siswa seperti seragam, sepatu, dan perlengkapan sekolah lainnya.
“Biaya personal seperti sepatu, seragam, dan kebutuhan lainnya juga dibantu pemerintah,” katanya.
Purwanto menegaskan, kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar tidak ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi.
“Tidak boleh ada anak miskin di Provinsi Jawa Barat yang tidak sekolah. Mereka harus tetap sekolah, baik di negeri maupun swasta,” tegasnya.
Selain memastikan pembiayaan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat juga akan mengoptimalkan daya tampung sekolah negeri maupun swasta agar seluruh lulusan SMP dan sederajat dapat melanjutkan pendidikan.
“Kita akan optimalkan daya tampung yang ada baik di negeri maupun swasta,” ujarnya.
Untuk daerah yang belum memiliki akses sekolah negeri memadai, pemerintah juga menyiapkan sekolah penyangga dengan kapasitas kelas yang disesuaikan kebutuhan wilayah.
“Sekolah penyangga ini kelasnya bisa lebih dari 36 sampai 40 siswa karena di wilayah tersebut tidak ada sekolah negeri atau lokasinya jauh,” jelas Purwanto.
Kick Off SPMB tersebut menjadi awal sosialisasi kepada masyarakat terkait tahapan pelaksanaan SPMB 2026, termasuk upaya pemerintah dalam memastikan layanan pendidikan tetap dapat diakses seluruh siswa di Jawa Barat tanpa terkecuali.
Leave a comment