JAKARTA — Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus kemarahan atas dugaan aktivitas penebangan liar yang dinilai berkontribusi besar terhadap bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (4/12/2025), Titiek memutar sebuah video viral yang menampilkan truk-truk besar mengangkut kayu berdiameter raksasa dari kawasan hutan pasca banjir.
Titiek tidak dapat menyembunyikan emosinya saat menyoroti temuan tersebut.
“Terus terang saya sedih, miris, dan saya marah. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter satu setengah meter, berapa ratus tahun perlu tumbuh? Apa salah pohon itu? Dia menjaga erosi, menyaring udara, memberikan kebaikan bagi manusia. Kok dipotong begitu saja?” tegasnya.
Video yang ia tampilkan menunjukkan kayu-kayu diduga berasal dari kawasan hutan di Sibolga, Sumatera Utara, salah satu daerah yang terdampak parah banjir.
Titiek juga menyoroti betapa ironi dan menyakitkannya ketika truk-truk pembawa kayu ilegal justru melintas di jalan raya dua hari setelah banjir besar terjadi.
“Dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat di depan hidung kita. Baru kita kena bencana, dia lewat di depan muka kita. Ini menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia,” ujarnya geram.
Politisi Gerindra itu mendesak Menteri Kehutanan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap perusahaan atau pihak mana pun yang terlibat dalam praktik pembalakan tersebut.
“Saya minta Pak Menteri cari tahu siapa perusahaan itu. Hentikan semua ini! Jangan ada lagi pohon-pohon besar yang dipotong. Kita tidak mau sekadar moratorium, harus benar-benar dihentikan,” tegas Titiek.
Selain truk pengangkut kayu, ia juga menyoroti temuan ratusan potong kayu yang hanyut memenuhi pantai dan sungai pasca banjir—indikasi kuat bahwa pembukaan lahan baru untuk perkebunan dan pertambangan semakin tidak terkendali.
Titiek meminta pemerintah memperketat seluruh proses dan syarat pembukaan lahan di Sumatera agar kerusakan hutan tidak semakin meluas, terutama di wilayah rawan bencana.
“Sudah cukuplah ini. Pembukaan lahan baru harus diperketat. Jangan dibiarkan begitu saja,” katanya.
Mengakhiri pernyataannya, Titiek menegaskan Komisi IV DPR RI berdiri bersama masyarakat dan mendukung penuh langkah pemerintah untuk menindak pelaku perusakan hutan, siapa pun dan dari pihak mana pun.
“Kita mewakili rakyat Indonesia. Kita tegakkan hukum setegak-tegaknya. Siapa pun yang merugikan bangsa dan negara, merusak tanah dan hutan kita, ditindak saja. Bapak tidak usah takut, kami di belakang Bapak,” pungkasnya.
Leave a comment