SUKABUMI – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan memulai program besar penanganan hutan rusak pada Desember 2025 sebagai upaya menekan potensi bencana alam di wilayah tersebut.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan hal itu usai menghadiri peresmian CSR Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro di Kampung Adat Cipta Rasa, Desa Sirnarasa, Kabupaten Sukabumi, Senin (1/12/2025).
Menurut Dedi, kondisi hutan di Jawa Barat saat ini memprihatinkan. Dari total kawasan hutan, hanya sekitar 20 persen yang masih dalam kondisi baik, sementara 80 persen lainnya mengalami kerusakan.
“Jawa Barat kondisi hutan yang betul-betul masih hutan itu 20 persen. Delapan puluh persen dalam keadaan rusak,” ujar Dedi.
Penanganan hutan rusak akan dilakukan secara bertahap dengan metode penanaman dan perawatan pohon. Pemprov Jabar akan melibatkan masyarakat secara langsung, dengan skema pengelolaan dua warga untuk setiap satu hektare hutan.
Setiap warga yang terlibat akan mendapatkan upah harian Rp50.000, lebih tinggi dibandingkan pekerjaan lain seperti mencangkul yang rata-rata hanya Rp30.000 per hari.
“Kenapa Rp50 ribu? Agar banyak rakyat yang dilibatkan,” kata Dedi.
Pemprov Jabar juga akan menentukan jenis pohon yang ditanam. Kombinasi antara pohon hutan yang tidak dapat ditebang, seperti beringin, serta pohon produktif seperti petai, jengkol, dan nangka akan menjadi fokus utama.
“Kita tanamin perpaduan pohon hutan dan pohon produktif sehingga masyarakat bisa mendapat hasilnya dalam jangka panjang,” jelasnya.
Program ini diharapkan dapat memperbaiki ekosistem hutan Jawa Barat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan rehabilitasi hutan.
Leave a comment