BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menunjukkan komitmen kuat terhadap keterbukaan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Ia secara rutin akan mengumumkan posisi Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) melalui akun media sosial pribadinya agar masyarakat bisa ikut mengawasi arus keuangan Pemprov Jabar.
Mulai Senin (27/10/2025), masyarakat sudah dapat memantau data RKUD melalui akun Instagram @dedimulyadi71 dan TikTok @dedimulyadiofficial.
Langkah ini menjadi terobosan baru dalam praktik tata kelola pemerintahan terbuka di Indonesia.
“Seluruh catatan kas daerah ini kami sampaikan secara terbuka karena kami sebagai pengelola, bukan pemilik,” ujar Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM, Senin (27/10/2025).
Menurut KDM, transparansi anggaran merupakan bentuk tanggung jawab moral dan etika publik. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Detail Transaksi RKUD Diumumkan ke Publik
Data yang disampaikan KDM bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar dan menampilkan informasi lengkap mengenai penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
Per Senin (27/10/2025) pukul 17.00, tercatat:
- Total penerimaan: Rp33,3 miliar, terdiri dari:
- Pajak kendaraan bermotor: Rp17,5 miliar
- Bea balik nama kendaraan bermotor: Rp11,4 miliar
- Retribusi dan pendapatan lainnya: Rp4,3 miliar
- Total pengeluaran: Rp700 miliar, dengan rincian:
- Bagi hasil pajak rokok: Rp655 miliar
- Bantuan keuangan pemerintahan desa: Rp6,2 miliar
- Belanja pegawai: Rp4,8 juta
- Belanja barang dan jasa: Rp14,9 miliar
- Belanja hibah: Rp13,4 miliar
- Belanja modal: Rp10,1 miliar
Dengan demikian, posisi RKUD Jawa Barat per 27 Oktober 2025 mencapai Rp2,6 triliun.
Kebiasaan Baik Sejak Purwakarta
KDM menuturkan bahwa keterbukaan dalam pengelolaan keuangan bukan hal baru baginya.
Saat menjabat Bupati Purwakarta selama dua periode, ia juga rutin menyampaikan kondisi kas daerah kepada publik.
“Saya sudah membiasakan transparansi sejak di Purwakarta. Sekarang, di level provinsi, prinsipnya sama: uang rakyat harus diketahui rakyat,” tegasnya.
Langkah tersebut mendapat apresiasi dari banyak pihak, karena dinilai mendorong akuntabilitas publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dengan kebijakan ini, Jawa Barat menjadi salah satu provinsi pelopor dalam transparansi keuangan daerah berbasis digital, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang menekankan pemerintahan bersih, terbuka, dan partisipatif.