KUNINGAN – Ada yang berubah besar dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kuningan. Pemerintah daerah melalui Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG (P3MBG) resmi merombak struktur pengendalian program, dan kini camat memegang peran kunci hingga ke tingkat kecamatan.
Keputusan strategis itu terungkap dalam rapat koordinasi perdana Satgas MBG di Aula Besar Bank BJB Kuningan, Senin (12/1/2026). Tak sekadar rapat biasa, forum ini menjadi titik awal penguatan kontrol lapangan agar program prioritas Presiden RI benar-benar berjalan efektif.
Sekretaris Satgas P3MBG, Purwadi Hasan Darsono, mengungkapkan bahwa camat kini ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah (Korcam) Satgas MBG. Mereka akan langsung berhadapan dengan persoalan teknis di lapangan, bersinergi dengan Danramil, Kapolsek, puskesmas, KUA, sekolah, hingga Koordinator SPPI.
“Kalau koordinasi lambat, masalah ikut lambat. Struktur kewilayahan ini dibuat agar keputusan bisa diambil cepat,” tegas Purwadi.
Di balik penguatan struktur tersebut, tersimpan angka fantastis. Saat ini, 134 dapur MBG di Kuningan melayani sekitar 385.383 penerima manfaat—mulai dari pelajar hingga ibu hamil dan balita—yang tersebar di 30 kecamatan. Namun, belum semua siap sempurna. Masih ada 5 SPPG yang belum bisa beroperasi karena menunggu penugasan tenaga SPPI.
Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani mengingatkan bahwa MBG bukan sekadar program bagi-bagi makanan. Ini adalah program unggulan Presiden RI yang menyentuh langsung hajat hidup masyarakat.
“MBG harus berdampak ganda: gizi terpenuhi, ekonomi lokal bergerak. Koperasi desa dan BUMDes harus masuk sebagai mitra dapur,” tegasnya.
Fakta lain yang mencuat cukup mengagetkan. Ketua Satgas P3MBG sekaligus Sekda Kuningan Uu Kusmana menyebutkan bahwa dari sekitar 140 dapur MBG, baru 28 dapur yang mengantongi PBG. Selain itu, medical check-up petugas dapur baru 87 persen.
“Kita tidak boleh menunggu masalah muncul. Satgas harus hadir aktif, tegas, dan cepat,” ujar Uu.
Ke depan, Satgas MBG Kuningan akan melakukan sidak serentak, memperketat laporan bulanan dari kecamatan dan SPPI, serta menyiapkan sistem informasi MBG terintegrasi.(Bengpri).
Leave a comment