KUNINGAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kuningan kini memasuki tahap yang lebih serius. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 390 ribu penerima manfaat menjadi perhatian utama pemerintah daerah untuk memastikan makanan yang diterima benar-benar sehat, bergizi, dan aman dikonsumsi.
Untuk mengawal program raksasa tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuningan resmi memberikan tugas khusus kepada 32 camat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG tingkat kecamatan sekaligus koordinator pengawasan dapur penyedia makanan.
Langkah ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Program MBG yang berlangsung di Aula Bank BJB Kuningan, Kamis (11/6/2026), yang dihadiri Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan U Kusmana, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kuningan Brian Kukuh Mediarto, serta para pelaksana program MBG.
Sekda Kuningan U Kusmana yang juga menjabat Ketua Satgas MBG Kabupaten Kuningan menegaskan bahwa para camat harus menjadi garda terdepan dalam memastikan seluruh dapur MBG berjalan sesuai standar.
“Camat harus tegas dan tidak boleh ragu-ragu. Mereka yang paling memahami kondisi wilayahnya. Jika ada pelanggaran atau ketidaksesuaian, harus segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Menurut U Kusmana, program MBG bukan sekadar pembagian makanan, tetapi bagian dari program strategis nasional yang menyangkut kesehatan dan masa depan generasi muda.
Karena itu, seluruh proses mulai dari pengolahan makanan, kebersihan dapur, distribusi hingga administrasi harus diawasi secara ketat.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kuningan Brian Kukuh Mediarto mengingatkan bahwa program MBG juga menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Ia menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program agar berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan kerugian negara.
“Jika ditemukan penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, tentu ada konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pelaksanaan MBG di Kabupaten Kuningan tidak hanya diawasi pemerintah daerah, tetapi juga mendapat perhatian langsung dari unsur kejaksaan.
Selain aspek pengawasan, rapat juga mengungkap sejumlah persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah. Salah satunya adalah masih adanya dapur penyedia makanan yang belum didukung peralatan pengolahan secara lengkap.
Kondisi ini dinilai berpotensi memengaruhi kualitas makanan maupun standar kebersihan yang menjadi syarat utama dalam program MBG.
Pemerintah Kabupaten Kuningan pun menegaskan bahwa kualitas menu menjadi prioritas utama. Setiap penerima manfaat harus mendapatkan makanan yang bergizi, higienis, bervariasi, dan didistribusikan tepat waktu.
Dengan jumlah penerima manfaat yang mencapai hampir 400 ribu orang, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Kuningan menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab besar.
Karena itu, keterlibatan aktif para camat sebagai pengawas lapangan dan dukungan pengawasan dari kejaksaan diharapkan mampu memastikan program berjalan tertib, tepat sasaran, serta bebas dari penyimpangan.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi dari kualitas gizi yang diterima masyarakat dan manfaat nyata yang dirasakan oleh generasi masa depan Kabupaten Kuningan.(Bengpri).
Leave a comment