BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan kebijakan work from home (WFH) setiap Kamis di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat bukan sekadar eksperimen, melainkan strategi yang terbukti efektif mendorong kinerja
Pernyataan itu disampaikan usai kegiatan silaturahmi dan halal bihalal bersama ASN serta para kepala daerah se-Jawa Barat di Gedung Sate, Senin (30/3/2026).
“Kita sudah dari dulu jalankan WFH, efektif. Lihat saja produk pembangunannya, berhasil atau tidak. Selama ini administrasi berjalan dengan baik, kemudian realisasi belanja anggaran malah over,” ujar Dedi, yang akrab disapa KDM.
Menurutnya, ukuran kinerja aparatur sipil negara (ASN) tidak lagi relevan jika hanya bertumpu pada kehadiran fisik di kantor. Ia menekankan, indikator utama adalah hasil nyata pembangunan dan kualitas pelayanan publik.
Momentum silaturahmi tersebut juga dimanfaatkan sebagai ajang konsolidasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat sinergi pembangunan di berbagai sektor.
Namun, KDM turut menyoroti persoalan klasik birokrasi yang dinilai masih terlalu gemuk di level struktural.
“Problem dari kita ini lebih banyak jabatan struktural, lebih banyak fungsi-fungsi yang menyuruh dibanding yang mengerjakan,” tegasnya.
Ia pun mengisyaratkan arah kebijakan ke depan, yakni memperkuat peran tenaga teknis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan mempercepat realisasi program pembangunan.
Di akhir pernyataannya, Dedi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pegawai sekaligus mengingatkan sejumlah agenda penting yang tengah berjalan, mulai dari penyampaian Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) hingga proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Dengan pendekatan yang lebih berorientasi hasil, KDM tampaknya ingin menggeser paradigma birokrasi dari sekadar hadir ke kantor menjadi benar-benar bekerja untuk dampak nyata.
Leave a comment