KUNINGAN – Nama Jaringan Masyarakat Pembelajar Kuningan (Jamparing) bukan pemain baru dalam dunia riset lokal. Digagas para putra daerah, mereka mengembangkan lembaga riset bernama Jamparing Research, resmi berbadan hukum dan mengantongi NIB.
Namun ada satu “ritual” yang selalu menyertai setiap rilis datanya, kadang dibully di media sosial oleh pihak-pihak yang meragukan hasil surveinya.
Setiap kali Jamparing mempublikasikan hasil survei, selalu ada gelombang kritik dari pihak yang tak sejalan dengan temuannya.
Meski begitu, waktu berkali-kali membuktikan: data Jamparing presisi. Dalam sejumlah survei politik sebelumnya, akurasi mereka bahkan disebut-sebut melampaui beberapa lembaga survei dari luar daerah.
Rilis terbaru Jamparing kembali memantik perdebatan. Survei terhadap 1.200 responden di 32 kecamatan pada 8–12 Februari 2026 menunjukkan 88,84% responden memberi penilaian positif terhadap kinerja Bupati, dan 84,49% untuk Wakil Bupati.
Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi yang paling diapresiasi, masing-masing di atas 87%. Pelayanan OPD pun mencatat tingkat kepuasan tinggi, dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan menembus 90,76%, disusul Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan di angka 89,88%.
Tetap ada catatan dalam survei Jamparing tersebut, Infrastruktur jalan yang belum merata, sulitnya lapangan kerja, hingga layanan kesehatan yang dinilai masih ribet menjadi pekerjaan rumah yang tak ditutup-tutupi dalam laporan tersebut.
Namun kritik di medsos kembali mengalir deras. Sejumlah akun meragukan objektivitas survei. Jamparing pun lagi-lagi jadi sasaran.
Namun fakta membuktikan hasil survei Jamparing ternyata sejalan dengan penilaian lembaga resmi negara.
Penilaian pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia menunjukkan tren positif terhadap kualitas layanan di daerah, termasuk penguatan tata kelola dan responsivitas pelayanan.
Tak hanya itu, data Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 yang dirilis Badan Riset dan Inovasi Nasional juga memperkuat gambaran tersebut.
Skor Kuningan melonjak menjadi 3,8, menempatkannya di posisi ke-4 terbaik se-Jawa Barat, di bawah Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bogor.
Lonjakan kapabilitas inovasi dan penguatan sistem keuangan menjadi indikator bahwa tata kelola dan arah pembangunan memang bergerak maju, selaras dengan persepsi publik dalam survei Jamparing.
Fenomena ini membuat banyak warga Kuningan kembali berpikir ulang. Lembaga lokal yang kerap diragukan justru berkali-kali membuktikan akurasi datanya.
Bagi sebagian masyarakat, keselarasan antara survei independen Jamparing dengan data lembaga nasional seperti BRIN dan Ombudsman menjadi validasi kuat bahwa hasil riset tersebut bukan sekadar opini, melainkan potret kondisi riil di lapangan.
Jamparing mungkin akan terus dibully setiap merilis data. Namun satu hal yang kini sulit dibantah, angka-angka itu berbicara, dan sejauh ini, waktulah yang selalu membela mereka.
Catatan Mang Duta
Leave a comment