BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya pembangunan satu lapangan berstandar nasional di setiap kecamatan sebagai upaya memperluas akses olahraga dan memperkuat ekosistem pembinaan atlet sejak dini.
KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi menyatakan bahwa lapangan yang dibangun harus memenuhi standar kualitas permainan. Sementara itu, fasilitas pendukung seperti tribun dapat disesuaikan dengan kondisi lahan dan kebutuhan masyarakat.
Ia menekankan agar pembangunan tidak berorientasi pada kemewahan demi menghindari tingginya biaya pemeliharaan.
“Satu kecamatan harus memiliki satu lapangan representatif berstandar nasional. Tribun dan fasilitas lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi lahan. Tidak perlu terlalu mewah karena pemeliharaannya mahal dan rawan kehilangan barang. Yang penting lapangannya bisa digunakan,” ujar KDM di Bandung, Senin (24/11/2025).
Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana tersebut. Menurutnya, pembangunan lapangan representatif di setiap kecamatan selaras dengan visi Persib dalam memperkuat pembinaan pemain usia muda.
“Arahan yang bagus, karena satu lapang satu kecamatan itu pada dasarnya untuk pembinaan usia muda. Semakin banyak pemain berkualitas muncul dari Jawa Barat, pada akhirnya akan menguntungkan Persib,” kata Adhitia.
Ia menambahkan, kontribusi Persib akan lebih terarah setelah ada pembahasan teknis bersama Pemprov Jawa Barat. Implementasi program dinilai membutuhkan pemetaan kondisi lapangan dan identifikasi kebutuhan di daerah.
“Kami perlu duduk bersama dulu. Itu baru wacana di tingkat atas. Kita harus turun ke bawah untuk melihat kebutuhannya seperti apa. Banyak daerah sebenarnya punya lapangan bagus, tetapi tantangannya bukan hanya infrastruktur, melainkan juga mindset dan cara membina pemain usia muda,” ujarnya.
Adhitia juga menyoroti belum adanya kurikulum pembinaan pemain muda yang seragam di Jawa Barat. Perbedaan filosofi dan gaya bermain antardaerah dinilai memengaruhi kualitas pemain sehingga diperlukan penyelarasan standar.
“Kita belum punya kurikulum yang standar se-Jawa Barat. Kita juga nggak punya filosofi yang sama. Jadi, di kabupaten ini mainnya begini, di kabupaten itu mainnya berbeda,” tambahnya.
Leave a comment