KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), menegaskan komitmennya untuk menata kembali tata ruang di Jabar agar lebih selaras dengan alam. Upaya ini dinilai penting sebagai langkah pencegahan bencana banjir, longsor, dan kerusakan lingkungan yang kian marak.
Hal itu ia sampaikan dalam berbagai kesempatan, salah satunya saat menghadiri Pelantikan Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD Apdesi) Jawa Barat di Kota Bandung, pada 15 Mei 2025.
Menurut KDM, tata ruang Jabar saat ini masih kacau karena lebih banyak dipengaruhi pendekatan politik dibanding prinsip konservasi alam. Akibatnya, banyak kawasan perkebunan berubah menjadi tambang dan industri, hutan di pegunungan gundul, hingga pantai yang kehilangan garis pesisir.
“Tata ruang jangan sampai mengundang musibah. Kalau alam dikeruk seenaknya, pasti akan datang bencana,” tegas KDM.
Ia menambahkan, tata ruang yang selaras dengan alam bukan berarti meniadakan kawasan industri atau permukiman, melainkan tetap menjaga keseimbangan alam. “Gunung tetap indah, air tetap jernih, sungai berkelok, pantai bersih, sawah terasering,” jelasnya.
KDM juga mengungkapkan keresahannya di hadapan DPRD Jawa Barat. Ia menyebut, salah kelola tata ruang telah menghilangkan sekitar 1,2 juta hektare kawasan hijau, terutama di Kabupaten Bogor dan Bekasi yang kini berubah menjadi pariwisata, perumahan, hingga perhotelan.
Oleh karena itu, Pemprov Jabar berencana merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun ini. Ia bahkan meminta OPD terkait untuk menelaah kembali peta tata ruang Jawa Barat yang pernah disusun oleh Pemerintah Hindia Belanda.
“Tidak mungkin sama persis seperti zaman kolonial, tapi paling tidak kita bisa mendekati pola tata ruang yang lebih harmonis dengan alam. Jangan sampai semakin kacau,” pungkas KDM…denisjulvana
Leave a comment