Dari Cadas Poleng, Bupati Kuningan Tegaskan Jabatan adalah Amanah, Bukan Penghargaan

KUNINGAN – Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, Rabu (29/4/2026), berdasarkan Keputusan Bupati Kuningan Nomor 562 Tahun 2026.

Pelantikan tersebut menetapkan sejumlah pejabat strategis, di antaranya: Tatiek Ratna Mustika, S.Sos., M.T. sebagai Kepala Dinas Sosial, Aries Susandi, S.T., M.Si. sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan, Rangga Apriatna, S.STP., M.AP. sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan H. Apip Ropi’i, Ners., S.Sos., S.KM., M.M.Kes. sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selain itu, turut dilakukan pengangkatan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan keputusan Kementerian Dalam Negeri.

Pejabat tersebut adalah Didi Ahyana, S.Sos. sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Agha Adhinugraha, S.Sos., M.Si. sebagai Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, Denni Abdurahim, S.E. sebagai Kepala Subbagian Keuangan.

Dalam arahannya, Bupati Dian Rachmat Yanuar menegaskan bahwa jabatan bukanlah bentuk penghargaan, melainkan amanah yang menuntut kerja keras, integritas, dan kesungguhan dalam melayani masyarakat.

Menariknya, pelantikan kali ini digelar di Cadas Poleng, yang dipilih sebagai simbol titik awal pendakian menuju puncak Gunung Ciremai.

Filosofi tersebut menggambarkan bahwa perjalanan birokrasi ke depan akan semakin menantang, terjal, dan penuh dinamika.

“Semakin tinggi posisi, semakin besar tantangan. Terpaan akan semakin kuat. Maka ketika kita merasa goyah, jangan berpegang pada jabatan, tetapi berpeganglah pada aturan,” tegas Bupati.

Dorongan Inovasi dan Perubahan Pola Kerja
Bupati juga menekankan bahwa birokrasi saat ini harus bergerak cepat, adaptif, dan solutif.

Keberhasilan aparatur tidak lagi hanya diukur dari pelaksanaan program, tetapi dari sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ia mendorong para pejabat untuk menghadirkan inovasi, meninggalkan pola kerja lama yang stagnan, serta berani melakukan terobosan yang berdampak nyata.

Evaluasi kinerja pun akan dilakukan secara berkala dengan indikator yang terukur, mencakup disiplin, konsistensi, serta capaian kerja nyata.

Dalam penutup arahannya, Bupati menekankan pentingnya keteladanan dalam kepemimpinan birokrasi.

Seorang pemimpin, menurutnya, tidak hanya didengar dari kata-kata, tetapi diteladani dari sikap dan tindakan sehari-hari.

“Jejak seorang pejabat tidak ditentukan oleh jabatannya, tetapi oleh karya dan manfaat yang ditinggalkan. Pengabdian itulah yang akan dikenang oleh masyarakat,” pungkasnya. (Bengpri).